Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pembentukan Koalisi Besar sebagai gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) muncul usai pertemuan para ketua umum partai politik anggota kedua koalisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor DPP PAN di Jakarta pada Minggu (2/4/2023) lalu.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin melihat peluang penggabungan dua koalisi tersebut masih sama besar.

Lantaran, setiap parpol di KIB dan KKIR sudah punya pilihan kandidat capres-cawapresnya sendiri.

"Saya melihatnya peluang pembentukan Koalisi Besar itu masih 50:50. Bisa terbentuk bisa juga tidak," kata Ujang saat dikonfirmasi Jumat (14/4/2023).

Ia menyebut peluang terbentuknya Koalisi besar makin tinggi jika ada kesesuaian atau kesamaan kepentingan politik antara KIB dan KKIR dengan kepentingan Presiden Jokowi. Sebab Ujang melihat bahwa wacana tersebut merupakan bagian dari orkestrasi Jokowi.

"Karena saya melihat ini kan orkestranya Pak Jokowi. Ketua timnya juga beliau, sebagaimana pernah disebutkan Pak Prabowo 'ini timnya Pak Jokowi'. Jadi selama (kepentingan partai-partai) sesuai dengan kepentingan Pak Jokowi, ya mungkin-mungkin saja akan terbentuk," ungkap Direktur Eksekutif lembaga Indonesia Political Review (PRC) ini.

Kepentingan itu, sambung Ujang, ada 3 macam. Pertama, adalah untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Kedua, untuk pengamanan Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Dan ketiga, bisa jadi untuk menutup lawan politik, seperti Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan atau 'melawan' kekuatan politik PDIP.

"Ini menurut saya adalah upaya Pak Jokowi membuat semacam blok atau kekuatan sendiri melalui Koalisi Besar supaya dianggap kuat atau hebat sebagai presiden yang bisa menjadi kingmaker dan menentukan arah koalisi di Pilpres 2024," kata Ujang.

Jika sudah terbentuk, lanjut Ujang, persoalan menentukan sosok capres-cawapres menjadi mudah dengan kompromi partai anggota koalisi.

Baca juga: PAN Bantah Koalisi Besar Atas Arahan Presiden Jokowi

“Soal menentukan siapa capres-cawapres di Koalisi Besar, saya rasa tidak akan rumit, karena tinggal dimusyawarahkan dan dikompromikan oleh ketua umum atau elit partai-partai anggotanya dengan Jokowi. Pasti skemanya sudah ada di tangan Jokowi," ujarnya.

Persoalan penentuan kandidat capres-cawapres harus dikompromikan, karena menurutnya hal itu semata persoalan realistis dan rasional terkait parameter kandidat capres-cawapresnya. Salah satu indikator ukurannya yakni soal elektabilitas.

"Tentu semua partai politik punya keinginan untuk mengusung capres-cawapres. Tapi kan harus realistis dan rasional, ada ukuran, parameter atau indikator untuk menjadi capres-cawapres. Indikatornya ya pasti elektabilitas untuk mengusung kandidat jagoannya. Koalisi Besar dengan capres-cawapres yang elektabilitasnya rendah pasti akan tumbang atau kalah dari Koalisi Perubahan atau PDIP," pungkas dia.