TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan politikus PDIP Masinton Pasaribu telah melakukan pembodohan publik.

Hal itu terkait pernyataan Masinton Pasaribu yang menyebut Anies Baswedan sudah di-Anaskan (Seperti Anas Urbaningrum) bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) berniat menjegal.

"Cara-cara berpolitik seperti ini merupakan bentuk pelecehan dan pembodohan publik," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (3/5/2023).

Kamhar menegaskan pernyataan Masinton Pasaribu berangkat dari hati yang kotor dan pikiran tak jernih.

"Ada niat dan tendensi yang tak baik di balik pernyataannya," ujarnya.

Dia menjelaskan tidak ada penjegalan atas kasus Anas Urbaningrum melainkan murni perkara hukum.

"Itu telah memiliki putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan Mas Anas telah menjalani masa hukuman," ucap Kamhar.

Sementara Anies Baswedan, kata Kamhar, berbeda. Berbagai operasi untuk menggagalkan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilakukan.

"Telah menjadi pengetahuan publik bahwa penguasa terus beroperasi menggunakan tangan KPK untuk menjegal Anies melalui perkara Formula E yang sangat dipaksakan," imbuhnya.

Sebelumnya, Masinton  membantah anggapan Presiden Jokowi berniat menjegal lawan politiknya Anies.

Menurut Masinton jika memang berniat dijegal, Anies sudah di-Anaskan (Seperti Anas Urbaningrum).

"Tadi dikatakan tentang kekuasaan akan menjegal Anies Baswedan begitu ya. Hukum bisa digunakan sebagai instrumen itu," kata Masinton dalam diskusi Kedaikopi bertajuk OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana VS Rencana Rakyat di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

"Kalau Pak Jokowi ingin menggunakan instrumen hukum untuk memberangus yang dianggap sebagai lawan atau kompetitor politiknya Anies itu sudah di-Anas-kan, paham enggak," jelasnya.

Baca juga: Komentar Masinton PDIP Soal Megawati Tebar Senyum Pulang Bertemu Enam Ketua Umum Parpol di Istana

Menurut Masinton, Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Ia menyebutkan jika itu terjadi merupakan hal yang konyol.

"Kalau ingin menggunakan instrumen hukum. Tapikan tidak. Menurut saya juga konyol kalau dilakukan, kita juga tidak setuju," tegasnya