Pengamat Sebut Endorsement Jokowi kepada Bakal Calon Presiden Pengaruhnya Tergolong Rendah
Pangi menegaskan tetap rakyat yang berdaulat, presiden Jokowi hanya menjalankan mandat rakyat jangan sampai presiden sabotase daulat rakyat.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W. Nugraha.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebutkan bahwa sejauh ini endorsement Presiden Jokowi terhadap bakal calon presiden pengaruhnya tergolong rendah.
"Upaya presiden Jokowi untuk memberikan pesan dan dukungan politik terhadap kandidat tertentu sejauh ini pengaruhnya terbilang rendah," kata Pangi dalam keterangannya, Kamis (18/5/2023).
Pangi mengatakan hal itu setidaknya tergambar dari data survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting pada November 2022.
"Menunjukkan hanya 25 persen pemilih yang mengaku pilihan politiknya terpengaruh oleh arah dukungan yang diberikan oleh presiden Jokowi," sambungnya.
Baca juga: NasDem Ingatkan Para Kandidat Capres: Jangan Tunggu Endorse Presiden!
Menurut Pangi sisanya mayoritas publik 65,7 % tidak terpengaruh capres dukungan Jokowi terhadap keputusan rakyat dalam memilih dan 9,3% tidak menjawab.
"Itu artinya, arah dukungan (endorse) Presiden Jokowi tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk mengiring pemilih kepada kandidat tertentu," tegasnya.
Jadi pada akhirnya, kata Pangi, yang terkesan oleh publik adalah presiden tampaknya ingin memaksakan pesan seolah-olah kriteria capres-atau cawapres pilihan beliau itulah real selera rakyat.
Walaupun kenyataannya berkata lain.
"Presiden yang sedang berkuasa ngak bisa membuldoser jeroan kehendak rakyat. Jangan sampai seolah-olah suara presiden adalah representasi suara rakyat, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat bukan kedaulatan berada di tangan Presiden Jokowi," jelasnya.
Pangi menegaskan tetap rakyat yang berdaulat, Presiden Jokowi hanya menjalankan mandat rakyat jangan sampai presiden sabotase daulat rakyat.
"Jangan dibonsai suara rakyat, kriteria presiden biarlah rakyat secara “emperik objektif” yang menentukan yang tidak boleh di intervensi oleh pikiran “intersubjektif” Presiden Jokowi itu sendiri. Biarkan rakyat secara mandiri menentukan nasibnya sendiri di dalam memutuskan preferensi pilihan presiden yang tepat untuk masa depan Indonesia," tutupnya.
