Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku bakal terus melakukan kerja profesional pihaknya sebagai penyelenggara Pemilu.

Hal ini, merupakan respons KPU atas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyatakan potensi kecurangan masih akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Pemekaran Wilayah Papua akan Menyebabkan Penanganan Pemilu 2024 Menjadi Lebih Rumit

"Ya kita antisipasi dengan kerja-kerja profesional dari sisi penyelenggara, yang namanya kontestasi, upaya orang untuk menang dengan cara yang baik maupun tidak baik, benar maupun tidak benar, itu harus kita antisipasi," ujar komisoner KPU Mochammad Afifuddin, sapaan akrabnya, ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023). 

Lebih lanjut, untuk mengantisipasi adanya kecurangan tentu tidak bisa atas kerja satu kelompok saja melainkan seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi politik lima tahunan ini. 

"Makanya dalam pemilu ada lembaga yang mengawasi termasuk teman-teman media, teman-teman masyarakat sipil, semuanya kita pastikan, termasuk kami minta di-support untuk diingatkan diawasi semua," tuturnya. 

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi kecurangan, seperti pada era Orde Baru. 

Hal itu berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Hakim MK yang mengadili berbagai gugatan kecurangan pemilu.

"Pemilu di era sekarang ini sama dengan era Orde Baru, sama-sama diwarnai kecurangan. Ya terbuka saja kita," ujar Mahfud dalam Rakor Sinergitas Stabilitas Pemilu bersama Panglima TNI dan Kapolri, Senin (29/5/2023). 

Sebelumnya, Mahfud menjelaskan ihwal kecurangan memang terjadi dalam lima kali penyelenggaraan pemilu terakhir. 

"Karena sudah lima kali pemilu kita tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda, yang curang sekarang itu adalah peserta Pemilu sendiri, bukan pemerintah," kata Mahfud beberapa waktu lalu. 

Mahfud menegaskan hal itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilu sering diatur siapa pemenangnya dan partai apa mendapat berapa banyak suara