TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah meyakini bahwa konflik antara Demokrat dan NasDem di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) soal desakan agar Anies Baswedan mengumumkan nama cawapres hanyalah konflik buatan.

"Itu hanya propaganda. Tidak benar-benar mereka ingin bersitegang dengan NasDem atau PKS," kata Dedi dalam diskusi Polemik, Sabtu (17/6/2023).

Menurut Dedi, konflik itu tersebut bisa jadi untuk memotivasi partai lain.

"Supaya partai lain juga terprovokasi untuk mengumumkan nama cawapres," kata Dedi.

Dedi juga mengatakan bahwa pertarungan soal cawapres ini tak hanya berlangsung di tataran elite, tetapi juga di bagian bawah atau akar rumput.

"Sehingga mereka saling menunggu. Jika ada satu koalisi yang mengumumkan (cawapres) lebih awal, itu akan dijadikan rujukan oleh koalisi yang lain," kata dia.

Maka tak heran, Dedi menyebut PDIP menyiapkan banyak nama untuk posisi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

Bahkan, dari banyak nama itu, muncul juga nama Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Partai Gerindra menyiapkan mungkin 2-3 nama. Koalisi Perubahan juga mungkin sudah menyiapkan nama-nama sebagai alternatif," kata dia.

Diketahui, konflik antara Partai Demokrat dan NasDem di Koalisi Perubahan bermula ketika Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief merespons hasil survei Indikator, di mana Anies selalu berada di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Andi mengatakan partainya juga menangkap adanya kecenderungan elektabilitas Anies Baswedan semakin menurun.

Dia menduga penurunan elektabilitas itu karena Anies Baswedan dalam proses deklarasi sosok calon wakil presiden (cawapres) yang menjadi pendampingnya di pilpres 2024.

"Dugaan kami, hipotesa kami (elektabilitas Anies merosot) adalah (karena) lambannya proses deklarasi," kata Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Menanti Sosok Cawapres Anies: Sudah Disetujui 3 Ketum Parpol Koalisi, Tinggal Tunggu Hari Baik

Demokrat, kata Andi, akan segera mengusulkan nama cawapres yang bisa menjadi alternatif untuk dipilih oleh Anies.

Dengan begitu, Eks Gubernur DKI itu bisa segera menentukan cawapres pilihannya pada Juni 2023.

Ia menuturkan bahwa tindakan ini sebagai langkah antisipasi agar elektabilitas Anies tidak semakin jauh tertinggal dengan bakal capres lain. Sebab, penunjukkan cawapres tersebut diharapkan bisa mendongkrak elektabilitas Anies.

"Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya.Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," jelas Andi Arief.

Tak hanya itu, Andi menambahkan deklarasi itu diharapkan agar parpol koalisi maupun simpatisan bisa mulai bergerak untuk turun langsung ke masyarakat dengan membawa visi perubahan.

"Harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies," pungkasnya.