"Mereka sudah bilang, 'sudah kok melaksanakan'. Karena pelibatan itu bukan pelibatan organisasi hasil yang kami dapat pun tidak maksimal," tuturnya.

"Ketika kami tanya teman disabilitas mereka enggak paham. Enggak tahu mau pemilu. Untuk jadwal Pilkada saja mereka enggak tau," Mahretta menambahkan.

Sebagai informasi, Bawaslu RI melakukan deklarasi pemilu ramah disabilitas.

Baca juga: KPU Siapkan 2.700 Kotak Suara Berbahan Karton untuk Pemilu 2024

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan ada empat tujuan dari lahirnya deklarasi itu.

Pertama, ialah berkolaborasi untuk pencegahan, pengawasan, dan menindaklanjuti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik  disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.

"Kemudian berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang," ujar Lolly usai deklarasi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

"Ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan," sambungnya .

Lalu yang terakhir ialah meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 secara inklusif.

Pemilu ramah akses disabilitas, jelas Lolly, adalah konsep yang menekankan pentingnya untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi individu dengan disabilitas dalam proses pemilihan umum.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pemilihan politik.