TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Ahmad Basarah menyebut tidak ada jaminan seluruh koalisi masih bisa tetap bertahan sampai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Hal tersebut menyusul Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto menjadi capres pada Minggu (11/8/2023).

"Itu kan politik, politik itu dinamis cair ya bahkan tidak ada jaminan juga partai politik yang sudah menjalin kerja sama itu ketika end the end pendaftarannya nanti sudah cerita kita bersama-sama," kata Basarah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Karena itu, Basarah pun mengaku wajar Partai Golkar yang sempat dekat dengan PDIP kini justru memutuskan mendukung Prabowo menjadi capres.

Baginya, hal tersebut merupakan dinamika politik biasa.

"Kami anggap sesuatu hal yang wajar dalam dinamika politik kita seperti ini karena yang penting bagi kami sebuah kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama," jelasnya.

Lebih lanjut, Basarah menambahkan bahwa tidak ada boleh ada kawin paksa dalam berkoalisi. Pasalnya, koalisi harus dibentuk jika satu parpol dengan lainnya sama-sama menghendaki.

"Enggak boleh ada kawin paksa, sehingga harus satu sama lain, sama-sama ingin bekerjasama. Nah kalau syarat itu tidak dipenuhi ya PDIP juga tidak memaksa diri," tandasnya.

Sebagai informasi, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah secara resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024 mendatang.

Kedua partai itu menyusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terlebih dahulu berkoalisi dengan Partai Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi capres. 

Nantinya, poros koalisi Prabowo ini bakal melawan poros PDIP dan PPP yang telah mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Tak hanya itu, ada pula poros koalisi Partai NasDem, PKS dan Demokrat yang telah mendukung Anies Baswedan menjadi capres.