TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menekankan, dasar pembentukan kerja sama politik di pemilu 2024 yakni kehendak bersama dan keikhlasan serta tidak ada 'kawin paksa'.

Hal itu disampaikan Basarah merespons Golkar yang memutuskan mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto, meski telah membentuk tim teknis bersama PDIP.

"Yang penting bagi kami sebuah kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, keikhlasan, kehendak bersama tidak boleh ada kawin paksa ya sehingga harus satu sama lain saling bekerja sama," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Bagi PDIP, kata Basarah, hal itu merupakan sesuatu yang wajar dan dinamika politik jelang pemilu.

PDIP pun tidak ingin memaksakan kehendak kepada parpol lain untuk bergabung dengan koalisi pendukung Ganjar Pranowo.

"Sebagai partai politik yang memiliki golden ticket untuk mengusulkan sendiri capres-cawapresnya, PDIP tak mau jumawa, tidak mau menyombongkan diri," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

Basarah menambahkan meski Golkar dan PAN mengambil sikap mendukung Prabowo, PDIP tetap membuka pintu bekerja sama dengan parpol lain.

"Tetapi parpol lain yang ingin bekerja sama dengan kami juga tidak bisa memaksakan diri apalagi dipaksa, harus dasarnya kesukarelaan," ujarnya.

"Jadi mari kita anggap peristiwa kerja sama kemarin adalah peristiwa yang wajar dan itu adalah peristiwa yang diatur dalam konstitusi kita dan sesuatu yang lumrah dalam kerja sama politik menjelang pilpres," tandasnya.

Untuk diketahui, sebelum memutuskan sikap mendukung Prabowo, Partai Golkar bersama PDIP sepakat membentuk tim tekni terkait pemilu 2024.

Hal itu diputuskan usai Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Kamis (27/7/2023).