Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengatakan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah atau pejabat sesungguhnya merupakan public education atau bagian dari mengedukasi publik.

Sebab kritik yang disampaikan kepada pejabat publik harus dijawab. Jika jawaban atas kritik tersebut baik dan benar, maka publik pun akan percaya.

Baca juga: Sering Dituding Playing Victim, Anies Baswedan Merespons: Saya Tidak Pernah Berkeluh Kesah

"Kritik itu sebetulnya public education. Karena yang berada di pemerintahan kalau dikritik harus dijawab, dan jawaban dia itu didengarkan sama publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," kata Anies dalam acara 'Milenial Menyampaikan' di Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).

Berkenaan dengan itu, Anies menyatakan setiap kebijakan yang dibuat sudah semestinya berlandaskan pada akal sehat, data dan fakta.

Sehingga jika publik bertanya lewat kritik, maka sang pembuat kebijakan bisa menjawabnya dengan paparan data dan fakta tadi.

Baca juga: Anies Baswedan: Tak Perlu Aturan Larang Kritik, Pasal Karet Harus Direvisi

"Jadi karena itu membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, pakai data, pakai fakta. Sehingga ketika ditanya dan dikritik bisa dijawab dengan data dan fakta," ungkapnya.

Kata dia, beda cerita jika kebijakan itu dibuat tanpa dasar yang jelas. Maka bisa jadi si pembuat kebijakan akan marah atas kritik yang dilontarkan publik.

"Nggak perlu marah, lha wong memang bisa dijelaskan kok," katanya.