Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mempertanyakan integritas Bawaslu RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dia mempertanyakan komitmen Bawaslu soal tagline mengawasi Pemilu bersama rakyat.

"Kepada Bawaslu ini kan lembaga pengawas pemilu. Mau tanya pada Bawaslu masih tetap tagline-nya bersama rakyat awasi pemilu? Masih?" kata Junimart dalam rapat Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Junimart pun mempertanyakan integritas komisioner Bawaslu di sejumlah daerah.

Dia bertanya perihal siapa yang bisa menjamin para pengawas pemilu di daerah tidak berbuat pelanggaran.

"Saya mempertanyakan integritas bapak-bapak dan ibu-ibu komisioner di daerah. Tanyakan itu siapa yang bisa menjamin para pekerja pengawasan pemilu di daerah itu bisa berbuat hal yang tidak baik. Gimana caranya? Bawaslu Pusat mengawasi ini. Perlu sekali pak dan sangat perlu," jelasnya.

Baca juga: Logistik Pemilu Tahap I Akan Dikirim ke Gudang Penyimpanan Kabupaten/Kota Mulai 23 September

Ia  sudah banyak yang bercerita adanya penurunan kualitas komisioner Bawaslu di daerah.

Bahkan beberapa diantaranya juga sempat berkasus.

"Mereka bercerita bagaimana sekarang kualitas dalam tanda petik para komisioner yang di daerah-daerah. Bagaimana kasus Badung, DKPP tahu itu," jelasnya.

"Cuma DKPP nggak berani bergerak. Yang diduga memalsukan data, itu di Badung. Laporan sudah masuk ke Bawaslu Pusat tapi tetap diproses dan lolos. Mestinya tidak lolos dia tapi akhirnya lolos," sambungnya.

Lebih lanjut, Junimart juga mempertanyakan ihwal siapa yang bisa mengawasi Bawaslu.

Baginya, lembaga pengawas pemilu ini tidak bisa diawasi kinerjanya.

"Jadi siapa yang mengawasi Bawaslu ini? Bawaslu mengawasi KPU, dan yang mengawasi Bawaslu itu siapa? Ini PR baru buat kita semua. Sebenarnya Bawaslu bisa diawasi oleh DKPP cuma dari mana pintu masuknya ini. Bawaslu ini dua tugasnya mengawasi KPU dan peserta pemilu. Siapa yang mengawasi kinerja Bawaslu?" jelasnya.

"Bagaimana evaluasi pusat bisa mengawasi yang ada di daerah itu. Contoh, dia sudah dua periode Ketua KPU Daerah, gak boleh tiga kali. Dia melamar menjadi Bawaslu, eh terpilih jadi ketua sekarang. Apakah itu nantinya tidak konflik interest?" tutupnya.