Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyindir ada banyak purnawirawan TNI-Polri yang terjun ke politik sehingga bisa menimbulkan isu netralitas saat Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Polri tak mau ambil pusing karena para purnawirawan tersebut saat ini sudah tidak lagi menjadi anggota secara kedinasan.

"Terkait dengan masalah ada senior-senior yang sudah purna, kemudian bergabung dengan partai Pemilu itu adalah hak masing-masing karena beliau sudah bukan menjadi bagian dari Polri dalam kedinasan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya, Kamis (28/9/2023).

Sandi mengatakan para purnawirawan Polri mempunyai kewenangan dalam menentukan pilihannya untuk bergabung kepada partai atau kelompok tertentu.

Baca juga: Bersinergi dengan Polri, Bawaslu Harap Pemilu 2024 Lebih Humanis

Di sisi lain, Sandi lebih mengajak kepada seluruh komponen khususnya anggota Polri untuk tetap komitmen dalam menjaga netralitas pada Pemilu 2024 nantinya.

"Maka dari itu, yang pastinya kita mengimbau kepada semua pihak bukan hanya dari senior-senior yang sudah purna, tetapi semua pihak untuk kita bisa berperan aktif dalam menjaga netralitas, dalam menjaga kondusifitas, dalam menjaga kegiatan rangkaian tahapan pemilu bisa berjalan maksimal, bisa berjalan dengan tertib dan lancar, sesuai harapan kita semua," ucapnya.

Pengaruhi Soal Isu Netralitas dalam Pemilu 2024

Seperti diketahui, Mahfud MD menyentil sejumlah purnawirawan TNI maupun Polri yang terjun ke politik.

Hal ini dikatakan Mahfud dalam sambutannya di Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam Rangka Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

"Ini juga ada isu purnawirawan pejabat TNI maupun Polri saat ini banyak yang tergabung dalam partai politik, mendukung si A si B dan seterusnya," ucap Mahfud.

Dalam hal ini, Mahfud meminta agar hal-hal tersebut bisa diantisipasi karena akan berpengaruh khususnya soal isu netralitas dalam Pemilu 2024 nanti.

Baca juga: Uji Materi Usia Capres Cawapres di MK, Cak Imin: Pemilu Sudah Deket Gini, Kok Bikin Ribet Saja

"Ini supaya diantisipasi karena rentan menimbulkan isu netralitas TNI-Polri," ungkapnya.

Mahfud menegaskan jika TNI-Polri dalam pesta demokrasi tersebut untuk mementingkan rakyat bukan untuk partai politik.

"Karena posisi TNI polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara bukan untuk kepentingan parpol, bukan untuk kepentingan pokok. Selain itu, keterlibatan TNI/Polri dalam pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu," jelasnya.