Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, mengungkap keprihatinannya terhadap komposisi bakal calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurutnya, para peserta pilpres yang diusung oleh para elite politik saat ini tidak mewakili realitas keIndonesiaan yang plural.

Bahkan dikatakan Sultan sangat Jawasentris.

"Kami menghormati hasil nominasi para capres dan cawapres oleh partai politik yang penuh dengan dinamika. Namun, Pertimbangan pada peta elektoral yang cenderung kuantitatif ini, tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia," kata Sultan melalui keterangan resminya, Selasa (24/10/2023).

Dikatakan Sultan, ke depannya perlu mengubah pola nominasi capres dan cawapres agar menjadi lebih inklusif dan Indonesia sentris, tanpa mensyaratkan presidensial treshold.

"Dari sisi komposisi capres dan cawapres, Pilpres 2024 tidak banyak menyatukan dan mengkonsolidasikan gagasan dan potensi anak bangsa dari semua kalangan di Daerah. Sangat wajar jika koalisi yang dibangun parpol cenderung melihat sisi untung rugi politik dan dampaknya pada hasil pemilihan anggota legislatif," ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Sultan juga mengkritisi pertimbangan elite politik, yang hanya melihat variabel jumlah suara di beberapa provinsi di Pulau Jawa. 

Sehingga muncul istilah "battle ground" yang menjadi lokus pertempuran politik elektoral.

"Menciptakan battls ground hanya akan menyebabkan meningkatnya polarisasi dan pergeseran sosial oleh banyak fraksi politik. Jawasentrisme politik dalam pilpres sangat mempengaruhi cara berpikir dan tradisi politik bangsa Indonesia yang cenderung feodal hari-hari ini," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan aktivis KNPI itu mengatakan bahwa pemilu 2024 akan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. 

Sehingga, lanjut Sultan, sebagai bangsa perlu mengevaluasi sistem demokrasi yang cenderung makin mengarah liberal saat ini.

"Selain menghilangkan syarat pencalonan atau presidential treshold (PT 20 persen), kami mengusulkan agar diterapkan sistem electoral college oleh anggota Parlemen baik anggota DPR dan DPD RI pada pemilihan presiden," ucap Sultan.

Secara pribadi, Sultan juga pernah mengusulkan jika perlu wapres itu lebih dari satu untuk mengakomodir kewilayahan Indonesia yang sangat luas dan beragam.

"Banyak sekali ide gagasan dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi kita agar makin hari makin ideal, akomodatif dan menghindari polarisasi," kata Sultan.

Baca juga: Bawaslu: Perlu Kolaborasi Untuk Moderasi Konten Supaya Minim Disinformasi Pemilu 2024

Ada pun peserta pilpres 2024 hampir pasti diikuti oleh tiga pasangan calon. Yang pertama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.