Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dua menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpartisipasi dalam Pilpres 2024.

Keduanya adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menjadi cawapres Ganjar Pranowo.

Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang jadi capres berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.

Menyoal hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik Ari Junaedi berharap para menteri yang bersinggungan dengan pusaran koalisi Pilpres 2024, termasuk mereka yang menjadi bacapres dan bacawapres, untuk segera mundur dari jabatannya.

Selain untuk hindari konflik kepentingan.

Tujuan lainnya adalah mencegah berdirinya posko pemenangan di kantor-kantor kementerian tempat mereka menjabat.

"Biar tidak ada posko pemenangan di kementerian, menteri-menteri yang terkait dengan Pilpres lebih baik mundur dan fokus pada kampanye saja," kata Ari saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Baca juga: Diizinkan Jokowi, Mahfud MD Ungkap Ajukan Cuti Seminggu Sekali untuk Kampanye

Sebagaimana diketahui saat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU sebagai peserta Pilpres 2024,  sejumlah menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi  cuti kerja untuk menghantar pasangan itu  ke KPU, Rabu (25/10/2023).

Beberapa menteri juga didapuk masuk tim pemenangan nasional Prabowo - Gibran.

Mereka yang hadir diantaranya Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkilfi Hasan, Menteri Pertahanan yang juga bacapres dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo - Gibran.

Kemudian Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Perdagangan yang juga kader Golkar Jerry Sambuaga, Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani yang menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo - Gibran.

"Menurut saya sudah tidak efektif lagi, lebih baik cuti semuanya. Jadi memberi kesempatan yang sama, lebih fokus pada bidang masing - masing, tentu yang menjadi tim sukses bisa berkampanye semaksimal mungkin," kata Ari.

Menurutnya cuti panjang atau mundur dari jabatan merupakan cara untuk meminimalisir peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemilu.

"Betul, jangan kan kementerian, kita bisa menyaksikan semalam saja relawan Jokowi kumpul di Istana. Sehingga menjadi polemik apakah posko pemenangan capres - cawapres itu dipindahkan ke Istana," ungkap dia.