TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akhir-akhir ini keluarga Presiden Jokowi jadi sorotan.

Terutama yang disorot adalah Jokowi dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.

Gibran dicalonkan wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sorotan terhadap keluarga Jokowi dianggap nepotisme karena Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan persyaratan capres dan cawapres yang memuluskan langkah Gibran di Pilpres 2024. 

Sementara Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran.

Bahkan serangan bertubi-tubi datang dari PDIP Perjuangan atau PDIP.

Jokowi dan Gibran sebagai petugas partai PDIP dianggap melakukan pembangkangan.

Sebutan petugas partai untuk Jokowi sering terdengar, bahkan sepanjang masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI istilah petugas partai kerap memunculkan pro dan kontra. 

Berikut dinamika internal PDIP dengan keluarga Jokowi akhir-akhir ini seperti dirangkum Tribunnews.com, Kamis (2/11/2023).

Baca juga: Gibran Disebut Pembangkang Partai karena Tak Tegak Lurus dengan Arahan Megawati

Megawati Heran

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan heran ada yang mempermasalahkan sebutan petugas partai untuk Jokowi.

"Dan saya itu sampai bingung, 'Lah kok Pak Jokowi saya bilang petugas partai, kader, lah kok saya diomongkan? Yang namanya terlalu sombong," kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas IV PDI-P di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu 1 Oktober 2023 lalu.

Menurut Megawati, tidak ada yang salah atas predikat petugas partai sebab hal ini sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.

Sebab semua kader PDIP adalah petugas partai. Jokowi hingga Gibran saat itu tercatat sebagai kader PDIP.

"Saya pun petugas partai, ditugasi oleh kongres partai untuk menjadi dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ujar dia.

Catatan Tribunnews.com, bukan sekali itu saja Megawati menyinggung soal petugas partai.

Megawati dalam sambutannya ketika meresmikan Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Rabu 26 Juli 2023 juga mengaku  sempat mendapatkan kritik dari berbagai pihak atas panggilan petugas partai kepada Jokowi.

Namun dia sendiri tidak mempedulikan pandangan tersebut.

"Saya saja di-bully, tidak boleh ngomong kader, enggak boleh ngomong petugas partai," kata Megawati.

Saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta International Expo, Selasa 10 Januari 2023, Megawati juga menyinggung soal Jokowi jadi presiden.

"Pak Jokowi itu kayak gitu lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah," kata Megawati.

Ia mengingatkan bahwa secara ketentuan, dukungan PDI-P adalah syarat legal formal agar Jokowi bisa menjadi presiden.

"Lho legal formal lho, beliau jadi presiden itu enggak ada kan ini, legal formal diikuti terus sama saya," kata Megawati.

Ucapan Megawati itu banyak dibahas di media sosial.

Kala itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai ucapan Megawati soal nasib Jokowi  bukan sebatas candaan.

Lewat pernyataan itu, Megawati dinilai sedang menunjukkan kekuatannya sebagai pimpinan tertinggi partai.

"Megawati ingin menunjukkan bahwa dirinya punya power yang lebih besar dibanding Jokowi," kata Umam, Rabu 11 Januari 2023  dikutip dari Kompas.com.

Pada saat yang sama, kata Umam, pernyataan itu juga bisa diartikan sebagai peringatan agar Jokowi tak lupa akan jasa-jasa Megawati mengantarkan dia ke tampuk tertinggi kekuasaan.

Oleh karenanya, mantan Wali Kota solo itu diminta tetap tunduk kepada Mega dan tak membuat banyak manuver politik.

"Artinya, Megawati ingin memperingatkan Jokowi agar tidak 'bermain sendiri' hingga melewati batas-batas kewenangan yang seharusnya dikendalikan Megawati sebagai pimpinan PDIP," ucap Umam.

Jokowi Diusulkan Jadi Ketum PDIP

Sehari sebelum Megawati berpidato di Rakernas IV PDIP 1 Oktober 2023 lalu, Guntur Soekarnoputri yang merupakan keluarga Soekarno, mengusulkan Jokowi sebagai ketua umum PDIP.

Usulan Guntur disampaikan melalui sebuah opininya di Harian Kompas pada Sabtu (30/9/2023).

"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai ketua umum PDIP dan Megawati menjadi ketua dewan pembinanya?" ucap Guntur.

Terlebih, kata dia, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno karena selama sepuluh tahun menjadi Wali Kota Solo, dua tahun lebih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan nanti sepuluh tahun menjadi Presiden RI.

Usul Guntur itu mengemuka dan menimbulkan polemik. Ditanggapi sejumlah elite PDIP, pengamat hingga Jokowi sendiri bersuara.

"Waduh, saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Bahkan Megawati sempat mengatakan untuk menjadi Ketua Umum PDI-P, ia yang mulanya kader biasa harus melalui berbagai proses.

Menurut Megawati  tidak ada cerita orang masuk PDI-P langsung menjadi ketua umum.

"Karena siapa yang mau milih, kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih, dan itu melanggar AD/ART," kata Megawati.

Gibran Dicap Membangkang

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023) lalu menyebut Gibran putra Jokowi sebagai pembangkang karena melanggar keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal ini terkait langkah Gibran yang secara resmi telah menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Sebab Basarah menegaskan Megawati sebagai pemegang mandat Kongres PDIP telah memutuskan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai, dia (Gibran) telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai," kata Basarah di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Dia menjelaskan dalam sebuah organisasi apapun termasuk partai politik (parpol) memiliki aturan main.

Sebagai Wali Kota Solo, Basarah meyakini Gibran memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com