TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah warga di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, disebut enggan keluar rumah untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (31/10/2023) lalu.

Hal itu dikatakan oleh Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo.

Adanya hal itu, Ganjar mengaku terharu.

Ganjar menyebut tindakan warga yang enggan keluar rumah itu merupakan bentuk simpatik, buntut baliho bergambar dirinya dan Mahfud MD dicopot.

Diketahui baliho tersebut dicopot saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja.

Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta beberapa atribut PDIP di Bali itu dilakukan di sekitar area kunjungan kerja Presiden Jokowi.

Baca juga: Ganjar Sebut Sejumlah Warga di Bali Tidak Mau Sambut Jokowi Setelah Pencopotan Spanduk dan Baliho

"Kejadian di Gianyar kemarin, luar biasa, luar biasa, ada denyut yang kami rasakan dari suara rakyat, saya terharu betul," kata dia saat bertemu kader PDI-P di kantor DPD PDIP di Jalan Banteng Baru, Kota Denpasar, Bali, Kamis (2/11/2023), mengutip Kompas.com.

Ganjar mengaku awalnya tidak mau bersuara terkait kejadian tersebut lantaran menjadi wewenang Ketua DPD PDI-P Bali, I Wayan Koster dan kader PDI-P setempat.

Bahkan Ganjar menyebut warga mengunci diri di dalam rumah, enggan keluar walau sudah diminta untuk menyambut kedatangan Presiden Jokowi.

Ia  juga memastikan bahwa realitas tersebut merupakan bukti PDIP hadir bersama rakyat.

"Baru saya tahu bagaimana perasaan warga saat itu (pencopotan baliho). Wah terharu. Berat. Kamu di rumah saja. Ini rasa bapak ibu, ini rasa yang ada. Maka saya sampaikan ini adalah modal sosial kita sebenarnya kalau PDI-P bersama rakyat," sambungnya.

Komarudin Watubun Geram

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun ikut berkomentar tegas usai baliho pasangan Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali dicopot.

Komarudin menilai pencopotan baliho tersebut merupakan sebuah tindakan provokasi.

Komarudin pun geram. Bahkan ia menyebut bahwa Bali merupakan sarang 'banteng', atau mayoritas merupakan kader PDIP.

Pihaknya menilai seharusnya hal itu tak terjadi, karena Bali merupakan 'wadahnya' PDIP.

"Masa di kandang banteng bisa berani sekelas itu," ungkapnya lagi.

Komarudin pun mengimbau dilakukan investigasi terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu.

"Teman-teman di Bali itu kita tahu sarangnya banteng, kandangnya banteng, jadi kalau sampai berani melakukan tindakan begitu harus segera melakukan investigasi ke bawah," ungkapnya, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Bagi Komarudin para kader PDIP yang direpresentasikan seperti banteng memiliki kelebihan tersendiri.

Termasuk sikap yang tegas.

"Banteng ini kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun brutal itu banteng," terangnya lagi.

"Jadi banteng itu tidak ada cengeng-cengeng, cuman kalau dia diam jangan diganggu, bahaya," lanjut Komarudin.

Respons Presiden Jokowi

Baca juga: Relawan Ganjar-Mahfud akan Sambangi 500 Ribu Rumah Warga di DKI

Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu.

Jokowi  mengingatkan bahwa setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Sementara terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," kata dia.

Jokowi juga mengimbau soal netralitas dalam Pemilu 2024, yakni di kelas pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi dan pemerintah pusat.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Taufik Ismail) (Kompas.com/Yohanes Valdi Seriang Ginta, Andi Hartik)