Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Imparsial: Putusan MK yang Muluskan Jalan Politik Gibran Puncak Gunung Es Kemunduran Demokrasi

Imparsial menilai adanya kemunduran demokrasi di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Imparsial: Putusan MK yang Muluskan Jalan Politik Gibran Puncak Gunung Es Kemunduran Demokrasi
(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Imparsial menilai adanya kemunduran demokrasi di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Gufron Mabruri, Direktur Imparsial, mencontohkan, Handesblatt, salah satu media asal Jerman menyoroti langkah politik Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo yang maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, kata Gufron, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media yang berbasis di Amerika Serikat.

"Kami memandang, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media asing tersebut merupakan persoalan politik yang nyata-nyata terjadi dan sulit untuk dibantah, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral tahun 2024," ujarnya, Jumat (3/11/2023).

Ia menyebut, putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi tiket bagi langkah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo sesungguhnya merupakan puncak gunung es dalam kemunduran demokrasi Indonesia.

Karena, menurutnya, jauh sebelumnya terjadinya kemunduran tersebut telah banyak diangkat oleh sejumlah pakar dan analis politik baik dari dalam maupun luar negeri terutama berkaitan dengan menurunnya tingkat kebebasan di Indonesia.

Baca juga: Pengamat Sindir Jokowi: Ambil Jalan Pintas, Buntut Persoalan Pribadi dengan PDIP dan Megawati

"Dalam realitasnya, alih-alih memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia, menjelang akan berakhir masa periode jabatan yang kedua Presiden Joko Widodo semakin mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi dengan berupaya membangun politik dinasti."

BERITA TERKAIT

"Kami menilai, kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan."

Baca juga: Pengamat Duga Faktor Kegelisahan dan Kekesalan Pengaruhi Sikap Jokowi Jelang Pilpres 2024

"Untuk merespon hal tersebut, dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas