Melihat Visi Misi Capres dan Cawapres Atasi Persoalan Kemiskinan, Ini Perbandingannya
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah memiliki visi misi, satu di antaranya mengatasi persoalan kemiskinan.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023.
Baca juga: Tangani Kemiskinan Ekstrem, Masyarakat Pesisir Perlu Diberdayakan
Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023.
Lantas bagaimana cara capres dan cawapres dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
Mengutip visi misi Indonesia Maju 2024 yang dipaparkan mereka, yaitu:
Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat.
Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.
Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah.
Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0 persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan.
Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.
Selain itu, kedua pasangan ini pun melihat masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata.
Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.
Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.