PGI Minta Bakal Capres Cawapres Prioritaskan Isu Korupsi
Ketua Umum PGI Pdt Gomar Gultom mengatakan pemberantasan korupsi harus menjadi isu yang tidak luput dari perhatian bakal capres cawapres.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt Gomar Gultom mengatakan pemberantasan korupsi harus menjadi isu yang tidak luput dari perhatian bakal capres cawapres.
"Kalau dari pandangan kami di PGI, untuk tiga calon ini adalah masalah korupsi. Memang tidak bisa dimungkiri memang ada kaitan juga korupsi dengan tingginya biaya politik," ujar Gomar di Kantor PGI, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
"Oleh karena itu titipan kami kepada ketiga pasangan calon kalau kelak terpilih agenda pemberantasan korupsi ini harus menjadi prioritas," sambungnya.
Prioritas terhadap isu korupsi, lanjut Gomar, tidak hanya di bagian permukaan, tapi harus benar sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi hingga ke akarnya.
Masih maraknya kasus korupsi ini justru membuat bangsa Indonesia jadi terpuruk. Padahal terlepas dari hal tersebut, Indonesia punya banyak sumber daya manusia (SDM) hingga hasil bumi yang dapat bersaing.
"(korupsi) yang membuat bangsa kita ini terpuruk. Apa sih kurangnya bangsa Indonesia? SDM kita bagus, hasil bumi lumayan bukan lumayan luar biasa disegani oleh berbagai negara terutama dalam kepemimpinan Jokowi belakang ini, disegani berbagai negara," tuturnya.
"Kita tertinggal kan karena korupsi, oleh karena itu siapapun yang terpilih kami berharap itu," tegas Gomar menambahkan.
Isu yang juga tak kalah penting adalah ihwal sumber daya alam Indonesia yang perlu diproteksi dari kebijakan pembangunan zaman.
Menurut Gomar, sumber daya alam jangan hanya diperhatikan dari sektor ekonomi saja tapi juga bagaimana pelestarian lingkungan dapat sejalan dengan hak-hak masyarakat adat.
Baca juga: Diberikan Amanah, Inilah Strategi Anies Agar Visi, Misi, dan Janji Politik Bisa Dieksekusi
"Jadi saat ini kan mafia tanah itu begitu mudahnya menyerobot hak-hak masyarakat adat hanya atas dasar selembar sertifikat dari negara. Sekarang mafia tanah itu luar biasa berkuasanya," pungkasnya.