TRIBUNNEWS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya mengenai polisi yang tidak netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan pihaknya telah menerima enam laporan yang ditujukan untuk Aiman Witjaksono.

Enam laporan tersebut, dilayangkan oleh Front Pemuda Jaga Pemilu, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, Jaringin Aktivis MUDA Indonesia, Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi, Barisan Mahasiswa Jakarta, dan Garda Pemilu Damai.

"Telah diterima enam laporan polisi," ungkap Trunoyudo, Selasa (14/11/2023).

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan Aiman bakal diperiksa terkait laporan yang ditujukan kepadanya.

Baca juga: Berkaca pada Kasus Ketua BEM UI, Haris Azhar, dan Aiman, Soal Kebebasan Berpendapat Jadi Sorotan

Selain Aiman, kata Ade, Polda Metro Jaya juga akan mengundang sejumlah saksi-saksi dan ahli, seperti ahli hukum pidana hingga ahli ITE.

“Ya nanti ya (Aiman bakal dipanggil). Jadi ada tahapan-tahapan ini ya,” ujar Ade, Selasa, kepada awak media.

"Dan langkah selanjutnya penyelidik juga akan mengundang klarifikasi terhadap beberapa saksi terkait dari dugaan tindak pidana yang terjadi," imbuh dia.

Diketahui, salah satu organisasi yang melaporkan Aiman, Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia, telah menyerahkan laporan ke Polda Metro Jaya pada Senin (13/11/2023).

Lantas, seperti apa profil Aiman Witjaksono?

Profil Aiman Witjaksono

Aiman Witjaksono lahir pada 8 Juli 1978 di Jakarta.

Dikutip dari akun LinkedIn-nya, Aiman merupakan lulusan S1 Teknik Industri dari Universitas Telkom tahun 2001.

Ia kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia (UI).

Tetapi, jurusannya saat S2 tak linier dengan S1 karena Aiman memilih berfokus pada Manajemen Komunikasi: Komunikasi Massa dan Politik.

Aiman lulus dari UI pada 2010.

Aiman yang saat ini dikenal sebagai jurnalis, justru mengawali kariernya bukan dari industri jurnalistik.

Lulus S1, Aiman bekerja di Bakrie & Brothers sebagai Koordinator Komunikasi Bisnis.

Baru pada 2002, Aiman bergabung dengan RCTI sebagai reporter di bagian hukum dan kriminal.

Baca juga: Polisi Terima 6 Laporan kepada Aiman Witjaksono soal Tudingan Aparat Tak Netral di Pemilu 2024

Kariernya di RCTI berjalan hingga 9 tahun.

Selama di RCTI, Aiman sudah 'mencicipi' berbagai posisi, mulai Reporter, Produser Berita untuk Seputar Indonesia dan Sergap, Eksekutif Produser, hingga pembawa berita atau news anchor untuk Nuansa Pagi, Seputar Indonesia, serta Buletin Siang.

Keluar dari RCTI pada 2011, Aiman bekerja sebagai konsultan Public Relations (PR) di Burson-Marsteller selama setahun.

Lalu, di tahun 2012, Aiman bergabung dengan KompasTV.

Di KompasTV, Aiman mempunyai program sendiri berjudul Aiman.

Program ini berjalan sejak 2015 dan memiliki tiga season.

Selama 10 tahun menjadi bagian dari KompasTV, Aiman kemudian memutuskan keluar dan bergabung dengan iNEWS TV sebagai Wakil Pemimpin Redaksi.

Ia juga menjabat sebagai Pemimpin Redaksi di SINDOnews.

Tetapi, pada 4 November 2023 lalu, Aiman resmi non-aktif sebagai wartawan karena memutuskan menjadi salah satu Jubir TPN Ganjar-Mahfud.

"Iya betul, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik saya, baik sebagai Pemimpin Redaksi SindonewsTV, Wakil Pemimpin Redaksi iNews, maupun sebagai Pembawa Acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews," kata Aiman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/11/2023), dilansir Kompas.com.

Aiman memilih tidak lagi berkecimpung dalam kegiatan jurnalistik demi menjaga etika sebagai jurnalis.

Ia menambahkan, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-undang Pers, mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen.

Menurutnya, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon capres-cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen.

Selain menjadi Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aiman juga merupakan calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari Partai Perindo untuk daerah pemilihan Jakarta Timur (DKI Jakarta 1).

Pernyataan Aiman Witjaksono soal Polisi Tak Netral di Pemilu 2024

Baca juga: Aiman Witjaksono Bakal Diperiksa Polisi Soal Tudingan Aparat Tak Netral di Pemilu 2024

Pada Jumat (10/11/2023), Aiman Witjaksono mengunggah sebuah video di akun Instagramnya.

Dalam unggahan tersebut, Aiman mengaku mendapatkan informasi soal adanya permintaan dari sejumlah Polres di Jawa Timur kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, agar memasang CCTV yang terintegrasi dengan monitor di Polres.

Menurut Aiman, dari salah satu surat yang beredar, yaitu dari Polres Blitar Kota, pihak Polres meminta kepada KPU dan Bawaslu agar memasang CCTV beresolusi high definition (HD) dan didukung audio.

"Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara Pemilu dan juga pengawas Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu setempat yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor di polres setempat," terang Aiman, dikutip Tribunnews.com.

"Saya mendapati ada dua kantor Polres yang mengirimkan surat ini, Polres Jombang dan Polres Blitar Kota," lanjut dia.

Lebih lanjut, Aiman pun menilai hal tersebut justru menjadi sebuah pertanyaan lantaran permintaan itu diajukan sebelum masa kampanye dimulai.

Ia mengaku, tak mempermasalahkan pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan monitor Polres jika dilakukan setelah pencoblosan surat suara.

Namun, apabila pemasangan CCTV dilakukan saat ini, padahal masa kampanye belum dimulai, Aiman menganggapnya sebagai sebuah pertanyaan yang harus dijawab.

"Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan? Kalau setelah pencoblosan, seperti pada 2019 misalnya, untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar."

"Tapi, ketika itu dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD, atau gambar yang paling bagus ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab," tutur Aiman.

Ia lantas mengingatkan kembali, Pemilu, utamanya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, adalah ujian besar bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri untuk menjaga netralitas mereka.

Terlebih, kata Aiman, saat ini muncul kekhawatiran ASN dan TNI/Polri akan memihak kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengingat Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI/Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat, akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu."

"Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo-Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi," terang Aiman.

Baca juga: Polda Metro Jaya Usut Laporan ke Aiman Witjaksono yang Tuding Aparat Tidak Netral di Pemilu 2024

Aiman pun berharap hal tersebut tak akan terjadi dan harus diawasi.

Ia juga mengingatkan soal pesan Presiden Jokowi yang meminta kepada ASN dan anggota TNI/Polri supaya netral selama Pemilu ataupun Pilpres 2024.

"Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya," pungkas dia.

Aiman Witjaksono: Harus Dibuktikan di Lapangan

Terkait pernyataan dirinya soal polisi diduga tak netral di Pemilu 2024, Aiman Witjaksono menegaskan hal itu adalah fakta.

Tetapi, Aiman mengatakan, apabila pernyataan yang disampaikannya tak benar, maka harus dibuktikan di lapangan.

"Apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya alami, itu saja."

"Nah, terkait dengan informasi itu benar atau tidak, ya tentu harus dibuktikan di lapangan," kata Aiman saat dikonfirmasi, Senin (13/11/2023) malam.

"Jadi saya sekali lagi menyampaikan apa yang saya alami," tegas dia.

Aiman pun tak mempermasalahkan dirinya dilaporkan.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan terhadap dirinya.

"Untuk prosesnya tentu saya serahkan kepada peraturan perundang-undangan," tandas dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Abdi Ryanda Shakti/Fersianus Waku, Kompas.com/Dian Erika)