Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat Syarief Hasan merespons soal rencana Komisi III DPR RI membentuk panitia kerja (panja) khusus Polri untuk menjaga netralitas di pemilu 2024.

Syarief menilai, tak masalah jika panja itu dibentuk, terlebih itu merupakan saran langsung dari anggota Komisi III DPR.

Baca juga: Pimpinan Komisi III DPR Pastikan Panja Netralitas Polri di Pemilu Segera Dibentuk

"Oh iya dong, itu kan sudah keputusan. Ya itu silakan saja itu kan wewenang dari Komisi III kan gitu," kata Syarief Hasan kepada awak media, Kamis (16/11/2023).

Tak hanya untuk Polri, politikus senior Partai Demokrat itu juga menilai tak masalah jika panja juga dibentuk untuk penyelenggara pemilu.

Baca juga: Wacana Pembentukan Panja Netralitas Polri, Diusulkan PDIP Hingga Dipertanyakan Gerindra

Dalam hal ini kata dia, untuk Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Namun, hal itu harus ada persetujuan dari Komisi II untuk dapat bersinergi dalam mengawal pemilu.

"Ya silakan (bentuk panja), saya pikir kalau memang mau sinergi semuanya ya silakan saja di Komisi II itu kan wewenang dari Komisi II iya toh, saya kan di komisi satu jadi memang sudah kita putuskan itu," kata dia.

Hal itu juga kata Syarief Hasan, untuk menjamin tranparansi pemilu dari seluruh aspek, tak hanya dari aparat penegak hukum tetapi juga penyelenggara pemilunya.

"Sinkronisasi aja nanti semuanya, nanti saling bekerja sama bagaimana agar transparansi Pemilu ini bisa kita capai," tukas dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI fraksi PDIP, Trimedya Pandjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) netralitas Polri di Pemilu 2024.

Usulan ini disampaikan Trimedya saat rapat kerja Komisi III DPR bersama Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Kami mengusulkan saudara ketua kita buat Panja pengawasan netralitas Polri," kata Trimedya dalam rapat.

Baca juga: Putusan Kontroversi MK Disebut Puncak Gunung Es Kemunduran Demokrasi di Indonesia

Trimedya juga mengusulkan agar Panja diketuai oleh Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

"Saya mengusulkan ketua jadi ketuanya, sehingga ketua memberikan surat pada Trimedya Panjaitan awasi Polri di Sumatera Utara, ya saya tiap Minggu saya harus pulang nih," ujarnya.

Usulan ini disampaikan Trimedya mengingat banyaknya yang khawatir terhadap netralitas Polri di Pemilu 2024.