TRIBUNNEWS.COM - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengkritik penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ganjar Pranowo menyebut nilai rapor penegakan hukum serta hak asasi manusia (HAM) pemerintahan Presiden Jokowi saat ini jeblok.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memberi nilai rapor lima untuk era Presiden Jokowi atas penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Padahal, sebelumnya Ganjar Pranowo sempat memberi nilai 8.

Lantas, apa alasan Ganjar?

Ganjar Pranowo mengungkapkan, pengurangan skor penilaian itu karena banyaknya suara dari masyarakat yang masuk ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Terima Keluhan Artis dan Influencer soal Hak Cipta, Ganjar Minta Ada Kepastian Hukum 

Menurutnya, masyarakat selalu berbicara soal kepastian hukum, penegakan hukum, dan hukum harus tegak lurus di era Presiden Jokowi.

"Nah tentu dengan kejadian terakhir putusan MK tidak seperti kejadian (penilaian) sebelumnya. Jadi turun lah skornya" katanya di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya Nomor 6 Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023), dilansir Wartakotalive.com.

Tanggapan TKN Prabowo-Gibran

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menanggapi pernyataan Ganjar tersebut.

Nusron Wahid menilai, sebaiknya Ganjar menyampaikan kritikan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang juga cawapresnya.

Sebab, kata Nusron, Mahfud MD merupakan sosok yang paling bertanggung jawab soal penegakan hukum di Indonesia.

"Tanggapan saya, sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," ujarnya, Minggu (19/11/2023).

"Menkopolhukam-nya yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum 'kan Pak Mahfud MD."

"Jadi sebaiknya, Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD. Tanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," papar Nusron Wahid.

Baca juga: Ganjar Pranowo ke JK: Kalau Nanti Dukung Saya Juga Boleh, Pak

PSI Yakin Kritikan Jadi Masukan Jokowi

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, meyakini kritikan soal penegakan hukum akan menjadi masukan bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

"Sejalan dengan pernyataan Mas Ketum kami Mas Kaesang Pangarep, terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," ungkap Dedek dalam keterangannya, Minggu.

Ia pun mendoakan Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD selalu sehat agar dapat merespons kritik Ganjar dengan kinerja.

"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat makin baik," terangnya.

Baca juga: Hasto Sebut TPN Ganjar-Mahfud Mulai Dapat Tekanan, TKN Prabowo-Gibran: Yang Menekan Siapa?

Kata Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), turut menanggapi pernyataan Ganjar Pranowo.

Jusuf Kalla menyebut, mungkin saja orang-orang sependapat dengan pernyataan Ganjar itu jika melihat suasana yang terjadi akhir-akhir ini.

"Soal hukum ini, ya, seperti yang dikatakan. Kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu 'kan," ujar JK di kediamannya usai melakukan pertemuan dengan Ganjar, Minggu.

"Saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama di tengah suasana terakhir ini 'kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," jelasnya.

Menurut Jusuf Kalla, jika ingin menyambut Indonesia Emas 2045, ada syarat yang mesti dipenuhi.

Adapun syarat itu yakni berlaku adil dan netral.

"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi," katanya.

"Tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlakulah netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," imbuh Jusuf Kalla.

Pernyataan Ganjar

Ganjar Pranowo memberi skor untuk penegakan hukum di era Presiden Jokowi itu saat menghadiri diskusi interaktif di acara Musyawarah Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).

Ganjar mengakui, penilaiannya terhadap penegakan hukum di era Jokowi berubah dari 7 hingga 8 hanya menjadi 5.

Dirinya lalu menyinggung soal adanya intervensi dan rakayasa hukum di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ketika akur tidak ada kasus kemarin, kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

"Rekayasa dan intervensi yang membikin indenpendensi menjadi hilang, dari imparsial menjadi imparsial," lanjutnya.

Baca juga: Ungkap Alasan Deklarasikan Ganjar-Mahfud, Masyarakat Toraja: Kami Terusik oleh Hal yang Tak Rasional

Apabila menjadi presiden, Ganjar pun berambisi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin yang kemudian bikin arusnya itu balik. Dukungan kedua adalah kolaborasi dengan kondisi sosiologi di masyarakat."

"Agamawan, ilmuwan, budayawan, media, ketika kegelisahan semua muncul, rasanya itu yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikan situasi itu. Ketika regulasi tidak mencukupi, dirubah regulasinya," tutur Ganjar.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Muhamad Deni Setiawan/Jayanti TriUtami/Chaerul Umam) (Wartakotalive.com/Miftahul Munir)

Berita lain terkait Pilpres 2024