Saat Jokowi Bantah Kritik Anies soal IKN, Tapi Ogah Respons Sentilan Megawati Penguasa Bak Orde Baru
Jokowi enggan menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut gaya pemerintahan saat ini seperti orde baru.
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari belakangan pemerintahan Jokowi mendapatkan beragam kritik mulai dari penolakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga penguasa dituding bertindak mirip orde baru.
Kritikan penolakan pembangunan IKN disampaikan oleh calon presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan.
Baca juga: Respons Jokowi, Menteri Bahlil hingga Istana soal PKS Tolak Ibu Kota Negara Pindah ke IKN
Sementara kritikan penguasa bertindak mirip orde baru (Orba) dilontarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Lalu bagaimana Presiden Jokowi merespons beragam kritikan tersebut?
Jokowi Bantah Kritik Anies
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara justru menimbulkan ketimpangan baru.
Jokowi berpandangan sebaliknya.
"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia-sentris," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023).
Dia mengatakan pulau-pulau lain juga ingin pertumbuhan ekonominya seperti di Pulau Jawa, sehingga pertumbuhan ekonomi baru muncul.
"Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," kata Jokowi
Dia menyebutkan IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk.
Baca juga: Kubu AMIN Kritik IKN, Istana: Hanya Janji Politik saat Kampanye Pemilu
"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," pungkas Jokowi.
Diketahui, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan merespons harapan PKS agar ibu kota tak dipindah ke IKN, jika nantinya ia menjadi presiden di 2024.
Soal itu, Anies mengatakan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan pembangunan.
Sehingga, pembangunan tak hanya dilakukan di satu lokasi saja.