"Kalau ini dilakukan insya Allah Pemilu masih akan bisa berjalan baik, namun bila sampai terjadi lagi kasus serupa memang berbahaya," kata dia.

Menkominfo: Faktor Ekonomi Jadi Motif Pelaku Bobol dan Jual Beli DPT Pemilu

Sebelumnya, Menkominfo, Budi Arie menyebut motif pelaku melakukan pembobolan hingga menjual DPT Pemilu 2024 adalah ekonomi.

Hal itu dikarenakan data itu bisa dijual dengan harga yang mahal.

"Ini motifnya ekonomi, dalam pengertian jualan data. Kan data sekarang mahal harganya kan, gitu," kata Budi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Budi menuturkan bahwasanya pelaku harus tetap diproses hukum apapun alasannya.

Baginya, pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

"Kan sudah jelas, lembaganya harus bertanggungjawab. Nah pelaku pencurian atau pemanfaatan data tidak sah ini, ya harus diproses secara hukum," katanya.

Baca juga: Menkominfo Surati KPU Minta Klarifikasi Dugaan Kebocoran Data Pemilih

Hingga kini, kata Budi, pelaku masih dalam proses identifikasi oleh aparat penegak hukum.

Sebaliknya, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi KPU untuk memperketat pengamanan data pribadi pemilih.

"Kita dalam forum ini tidak mau menyalahkan, sehingga kita sama-sama jaga lah. Yang pasti bahwa pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh aparat penegak hukum dan ini juga peringatan juga buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik," tandasnya.

Sebagai informasi, kebocoran DPT Pemilu 2024 pertama kali diungkapkan oleh Lembaga Riset Keamanan Siber, CISSReC.

Lembaga ini menyebut ada sosok bernama Jimbo yang disinyalir berhasil membobol 204 juta DPT KPU.

Adapun isi data DPT tersebut terdiri dari NIK, Nomor KK, Nomor KTP, nama lengkap hingga kodefikasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jimbo lalu menjual data DPT tersebut senilai 74 ribu dolar AS atau Rp 1,2 miliar.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim)

Artikel lain terkait Pemilu 2024