Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil meminta pemerintah agar menunda kenaikan anggaran kementerian di periode jelang Pemilu 2024 seperti saat ini.

Koalisi mensinyalir apabila permintaan tersebut tersetujui, berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan.

"Koalisi menilai sebaiknya pemerintah menunda kenaikan anggaran kementerian, dalam hal ini pertahanan, karena khawatir akan muncul potensi penyimpangan dan kepentingan politik," kata Gufron Mabruri, Direktur Imparsial mewakili koalisi masyarakat sipil dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Baca juga: Komisi VII DPR Setujui Kenaikan Anggaran Kementerian ESDM Tahun 2024 Senilai Rp11 Triliun

Koalisi menilai kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal.

Gufron Mabruri menilai, sulit  mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.

"Dikhawatirkan hal ini akan dipertanyakan, apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau sebaliknya," kata Gufron.

Kenaikan Anggaran Pertahanan dan Penjelasan Prabowo

Diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan isi rapat internal bersama Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto terkait anggaran sistem pertahanan tahun 2024 yang berlangsung, Selasa, 28 November 2023.

Dia mengungkapkan, ada alokasi anggaran yang cukup tinggi dari pinjaman luar negeri.

"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi USD 25 miliar (setara Rp 384,87 triliun dengan asumsi Rp 15.395 per dolar AS)," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, kenaikan ini cukup signifikan, karena untuk pinjaman Kemhan di luar negeri, nilainya naik sekitar USD 4 miliar atau setara Rp 61,58 triliun (asumsi kurs Rp 15.395 per dolar AS).

Penjelasan Prabowo

Menhan Prabowo sendiri telah angkat bicara menjelaskan soal permintaan kenaikan anggaran pertahanan.

Prabowo bilang, untuk memastikan prajurit dan alutsista Indonesia selalu dalam keadaan siap tempur menjaga kedaulatan dan batas-batas wilayah negara dari ancaman asing, penting untuk adanya anggaran pertahanan yang memadai, termasuk belanja alutsista.

Prabowo mengungkapkan, tidak ada satu pun yang dapat memastikan situasi damai, yang saat ini dinikmati, bisa berjalan langgeng.

Baca juga: DPR Dukung Kenaikan Anggaran Kesehatan 10 Persen dari APBN-APBD

Hal ini dikarenakan suatu saat konflik dapat pecah sehingga negara perlu punya pertahanan yang kuat untuk menjaga wilayah dan rakyatnya.

Prabowo mengaku tak ingin mengandalkan ramalan atau hanya cara diplomasi bahwa dunia akan terus damai.

Menurutnya, dalam dunia pertahanan yang paling penting adalah soal kesiapan yang paling penting adalah kesiapan.

"Dalam masalah pertahanan, yang paling penting adalah kesiapan, readiness. Kesiapan ini juga masalah tentang (penanggulangan) bencana dan sebagainya, ya kita siap. Kita tidak bisa terjadi sesuatu, baru kita bergerak mencari alat. Tidak bisa itu," ujarnya saat di Lanud Atang Sandjaja, Bogor, Jumat (1/12/2023).

Dia melanjutkan menjaga kedaulatan dan memperkuat pertahanan Indonesia juga tidak dapat hanya berdasarkan pada harapan.

Prabowo juga menuturkan, pertahanan menjadi urusan yang vital bagi keutuhan negara mengingat wilayah Indonesia yang luas, terutama jika dibandingkan dengan luas Eropa.

Dia setuju dengan pendapat yang mengatakan pertahanan itu mahal. Dia meyakini hal itu. Karena itu, jika Indonesia mau jadi negara terhormat, biayanya mahal.