Untuk diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indoensia 2023 turun dari tahun sebelumnya.

Hal ini, diungkapka Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia mencapai 34 persen pada 2023, atau turun 4 poin dari tahun 2022, yang mencapai 38 persen.

I"ndeks persepsi korupsi kita dari 38 persen turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 persen pada tahun ini”, kata Mahfud, ujar Mahfud MD saat dialog kebangsaan di Kampus IFTK Ledalero, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mei lalu.

Untuk membasmi korupsi, pasangan Ganjar-Mahfud dalam kampanye Pilpres bertekad akan mendukung pertumbuhan tekonologi informasi dan penguatan lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri dan Kejaksaan.

Semua hal itu dimaksudkan untuk mengamankan asset negara dari tangan para koruptor.

Ganjar-Mahfud berjanji akan fokus pada tiga aspek utama yaitu penguatan regulasi, pembenahan sistem dan aktor.

Keduanya bertekad akan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatyan lua biasa seperti korupsi, bandar narkoba, terorisme, pelaku kekerasan seksual, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Bertarung Isu Hukum dan HAM

Debat perdana capres-cawapres bakal digelar pekan depan, tepatnya pada Selasa (12/12/2023).

Salah satu materi debat capres-cawapres perdana tersebut terkait hukum dan HAM.

Sebelumnya, ketiga capres-cawapres yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga sudah membeberkan program-program yang bakal dilaksanakan bila terpilih.

Program tersebut dipublikasikan saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai capres-cawapres.

Lalu seperti apa program ketiga capres-cawapres itu di bidang hukum dan HAM? Berikut ulasannya.