Ray Rangkuti: Pemilih Bimbang di Pilpres 2024 Kemungkinan Beralih ke Anies atau Ganjar
Ray Rangkuti menilai debat capres menjadi salah satu cara raih suara pemilih bimbang atau undecided voters di Pilpres 2024.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai debat capres menjadi salah satu cara raih suara pemilih bimbang atau undecided voters di Pilpres 2024.
Diketahui survei Litbang Kompas terbaru melaporkan undecided voters cukup tinggi berada di angka 28,7 persen.
Dikatakan Ray suara undecided voters tersebut tak akan lari ke pasangan Prabowo-Gibran, melainkan Anies-Muhaimin Iskandar atau Ganjar-Mahfud.
"Debat ini peluang bagi semua kandidat untuk meraih suara tambahan. Pertanyaannya kira-kira kemana suara undecided voters pasca debat," kata Ray kepada Tribunnews.com, Rabu (13/12/2023).
Ray menilai suara pemilih bimbang akan beralih Anies-Muhaimin atau Ganjar-Mahfud. Ia meyakini paslon Prabowo-Gibran tidak bisa lagi mendapatkan suara dari undicede voters.
"Kalau kita baca yang sekarang ini umumnya pemilik Prabowo-Gibran adalah pemilih Pak Jokowi yang puas, tetapi tidak cocok dengan Prabowo-Gibran," kata Ray.
Direktur Lingkar Madani Indonesia, menyebutkan bahwa pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebanyak 75 persen.
Kemudian kata Ray Rangkuti pemilih yang tidak puas, umumnya merupakan pemilih Anies, ditambah juga dengan pendukungnya Pak Prabowo.
"Jangan lupa pendukung Pak Prabowo itu banyak yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Sekarang undicede voters itu pindah, ibaratnya begini mereka tetap puas dengan Pak Jokowi tetapi tidak cocok dengan Pak Prabowo dan Gibran. Maka dari itu mereka menunda pilihan," jelasnya.
Diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah resmi sekapati debat Pilpres 2024.
Berikut jadwal dan tema debat calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024.
1.Debat pertama, 12 Desember 2023: Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi.
2. Debat kedua, 22 Desember 2023: Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.
3. Debat ketiga, 7 Januari 2024: Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, Infrastruktur.
4. Debat keempat, 21 Januari 2024: Energi, SDA, SMN, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, dan Masyarakat Adat.
5. Debat kelima, 4 Februari 2024: Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan.