Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono menjawab calon presiden yang mengkritik pembangunan IKN saat debat Capres di KPU RI, Selasa (12/12/2023).

Agung mengatakan minat investor terhadap IKN masih tinggi.

Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga saat ini total sudah 328 LoI (Letter of Intent).

Sebagian besar, kata dia, berasal dari investor domestik.

Namun demikian, kata dia, 45 persen dari total tersebut berasal dari investor asing.

Empat besar di antaranya, kata dia, dari Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia.

Baca juga: Siap-siap, 1.250 ASN dan 1.000 TNI-Polri Akan Dipindahkan ke IKN pada Juli 2024

Ia mempersilakan calon presiden dimaksud untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya.

"Kalau saya melihatnya minat masih tinggi-tinggi terus kok. Calon presiden menyebut begitu, ya silakan. Namanya lagi demokrasi dan pesta demokrasi, pemilu. Silakan saja," kata Agung saat Media Briefing Otorita IKN secara daring pada Jumat (15/12/2023).

Sebelum menjawab pertanyaan awak media pada saat sesi tanya jawab tersebut, Agung dalam paparannya juga sempat menanggapi kritik pihak yang menyebut IKN hanya dibangun untuk aparat.

Menurutnya, dari sisi fasilitas kesehatan sudah ada tiga rumah sakit swasta yang dilakukan groundbreaking di IKN.

Tiga rumah sakit tersebut, kata dia, penekanan fungsinya untuk melayani masyarakat.

Rumah sakit tersebut, kata Agung, di antaranya rumah sakit yang penekanan fungsi pelayanannya untuk ibu da anak, penyakit dalam, hingga penanganan cedera olahraga.

Baca juga: Menpan RB Siapkan Pemindahan Ribuan ASN ke IKN, Begini Skenarionya

"Jadi kalau dikatakan IKN kota untuk aparat saja, memang untuk rumah sakit pemerintah diarahkan untuk melayani aparat negara. Tapi kita sudah tiga rumah sakit kemarin digroundbreaking. Dan tiga rumah sakit itu adalah swasta semua. Dan fungsinya, penekanannya, itu untuk melayani masyarakat," kata Agung.

Di bagian lain paparannya, ia pun menjawab pihak yang mengkritik IKN hanya dibangun untuk aparat negara.

Ia kemudian merujuk Canberra di Australia dan Putrajaya di Malaysia sebagai pusat model Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Apakah IKN akan menjadi Canberra atau Putrajaya? Saya mau jawab nggak. Karena benchmark IKN itu bukan hanya Canberra atau Putrajaya atau Washington DC. Benchmark kita itu adalah menjadi pusat perekonomian dunia," kata dia.

Untuk itu, ia lanjut merujuk kota Shenzhen di Tiongkok dan Dubai di Uni Emirat Arab sebagai model pusat perekonomian.

Menurutnya, IKN akan dibangun dengan memadukan kota-kota rujukan model pusat pemerintah dengan kota-kota rujukan model pusat perekonomian.

"Jadi kalau ada yang menganggap oh ini kan nanti pusat pemerintahan saja, bukan. Ini ada kesalahpahaman ini. Formulasi kita adalah, Ibu Kota Nusantara ini ada pemerintahan tapi juga adalah pusat pertumbuhan ekonomi," kata dia.

"Tentu akan diawali pusat pemerintahannya. Tapi saat ini juga, kita lihat bahwa kita sedang mulai pangkah untuk membangun langkah yang B tadi, yang di luar tadi," sambung dia.

Respons Investor

Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk Alexander Stefanus Ridwan Suhendra juga menanggapi pertanyaan sama dengan yang dijawab Agung dalam kesempatan tersebut.

Dalam media briefing tersebut, Ridwan mengatakan perusahaannya berinvestasi di IKN tanpa berpikir terkait politik.

Ia pun tidak mempertimbangkan adanya calon presiden yang menolak atau tidak.

Menurutnya, sulit juga untuk membatalkan pembangunan IKN mengingat undang-undang yang sudah dibuat.

"Saya sih nggak melihat ada presiden yang akan menolak atau nggak. Saya lihat saja masa depannya apakah bagus nggak. Kalau saya lihat masa depannya bagus, dan kelihatannya sulit juga dibatalkan. Undang-Undangnya sudah ada, aturannya ada semua," kata dia.

"Jadi saya sih percaya bahwa di sana ada masa depan yang bagus. Jadi saya pilih itu saja. Nggak usah mikir yang lain lah. Saya nggak mikirin politik kok. Saya mikirnya masa depannya bagaimana, apakah bagus atau nggak. Itu saja," sambung dia.

Kritik Anies Soal IKN Saat Debat

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan sebelumya menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur kereta di pulau Kalimantan.

Menurut Anies Kalimantan harus memiliki konektivitas yang baik untuk menyambung kota-kota besar di dalamnya mengingat Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Anies saat ditanya soal pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam agenda Debat Capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum pada Selasa malam (12/12/2023).

Anies kemudian menyoroti pembangunan jalan tol, renovasi sekolah-sekolah yang rusak, juga urgensi insrastrumtur kereta api di Kalimantan.

"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki maslaah yang masih urgen (penting) di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk emmbangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgen," kata di.

"Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat, dan bukan untuk pusat perekonomian," sambung dia.