TGUPP diketahui memiliki peran lebih kuat pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

TGUPP yang dibentuk pada masa Joko Widodo anggotanya hanya berisi pegawai negeri sipil (PNS) senior.

Namun, pada era Anies Baswedan TGUPP diisi bukan hanya dari kalangan PNS.

Karena di dalamnya ada yang berasal dari unsur eksternal, mencuat saat itu bila TGUPP menjadi tempat menampung tim sukses Anies-Sandiaga pada Pilkada 2017.

Saat itu TGUPP diketuai Amin Subekti, mantan Direktur PLN.

Kemudian di TGUPP pun ada Ketua Bidang pencegahan Korupsi yang diketuai Bambang Widjojanto dan Ketua Komite Harmonisasi Regulasi Ririk Rizkiyana.

Dilansir dari kompas.com, Anies saat itu mengatakan, orang yang masuk dalam Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta merupakan orang yang kompeten.

Anggota komite ini adalah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf.

Anies mengatakan, tidak ada dari mereka yang merupakan tim sukses pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.

"Jadi, hanya Pak BW (Bambang Widjojanto) yang jadi ketua dewan pakar, itu pun bukan tim kampanye, melainkan dewan pakar. Yang lain justru diambil dari tempat lain," ujar Anies kala itu.

Sementara Rikrik sebelumnya dikenal sebagai pengacara.

Sandiaga saat itu menyebutnya sebagai pengacara berprestasi. "Pak Rikrik ini adalah seorang lawyer yang sudah memiliki prestasi, ya, kalau kami bilang world class, ya. Dia salah satu lawyer terbaik di Indonesia berkaitan dengan persaingan usaha," ujar Sandiaga.

Rikrik sebelumnya anggota tim sinkronisasi yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga setelah memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Masa kerja tim sinkronisasi yang dipimpin mantan Menteri ESDM Sudirman Said itu berakhir saat Anies-Sandiaga dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur.