TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta di era Anies Baswedan memimpin Ibu Kota menjadi perbincangan setelah Capres dari Koalisi Perubahan tersebut menyebut istilah orang dalam atau Ordal dalam Debat Pilpres 2024 di KPU RI, Selasa (12/12/2023).

Anies Baswedan menggunakan istilah Ordal saat merespons jawaban Prabowo Subianto tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun.

Menurut Anies, fenomena ordal menyebalkan karena membuat meritokratik tidak berjalan dan etika luntur.

"Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau masuk kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser, ada ordal. Ada ordal dimana-mana, yang membuat meritokratik tidak berjalan, yang membuat etika luntur," kata Anies saat menanggapi pernyataan Prabowo dalam debat capres.

Pernyataan Anies Baswedan tersebut pun mendapat respons dari Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ruhut Sitompul.

Ruhut menganggap Anies hanya pintar menunjuk hidung orang, sementara dia sendiri melakukan hal yang sama.

Baca juga: Gerindra Justru Bela Anies Baswedan soal TPN Ganjar Tuding TGUPP di Jakarta

"Anies ini hanya pintar menunjuk hidung orang lain. Tapi dia tidak belajar menunjuk hidungnya," kata Ruhut di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Dia mencotohkan ketika Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Jakarta masa Anies.

"Lupa waktu jadi gubernur dengan apa, TGUPP. Lupa dia? Ordalnya dia itu, tim sukses dia semua itu di sana. Berapa banyak APBD untuk membayar gajinya," ujar Ruhut.

Menyikapi pernyataan tersebut, Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Billy David Nerotumilena membantah tudingan Anies mengangkat orang dekat sekaligus tim suksesnya menjadi anggota Tim Gubernur DKI Jakarta untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Baca juga: Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan Bubarkan TGUPP Buatan Anies Baswedan?

Billy meminta Ruhut untuk membuktikan tudingan jika Anies melakukan praktik orang dalam atau Ordal semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Jika yang diklaim Bang Ruhut tentang TGUPP, jika boleh bisa ditunjukkan datanya berapa dan siapa TGUPP yang pakai mekanisme Ordal," ujarnya.

Dia menjelaskan, TGUPP direkrut melalui mekanisme seleksi yang ketat dengan asas meritokrasi.

"Bisa dicek juga apakah ada yang harus bayar untuk jadi TGUPP?" ujar Billy.

Baca juga: Anggota TGUPP Mundur, Wagub DKI: Nggak Usah Diperdebatkan

Billy menyebut, jumlah orang yang masuk dalam TGUPP banyak karena bidang kerjanya memerlukan banyak orang untuk bekerja sama.

Selain itu, dia menuturkan, orang-orang yang masuk dalam TGUPP memiliki latar belakang keilmuan, pengalaman kerja, dan kesesuaian bidang yang akan dikerjakan.

"Tentang orang dekat yang pernah bekerja bersama-sama selama kriteria di atas dipenuhi dan sudah pernah teruji bekerja sama dalam tim tentu akan akan jadi prioritas," ucap Billy.

Terpisah, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan fenomena orang dalam dalam setiap kekuatan politik sejatinya eksis dimanapun.
Termasuk, kata dia, TGUPP yang mayoritasnya diisi tim sukses dari Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Yang dimasukkan oleh Pak Anies ketika gubernur adalah orang-orang yang ada di sekitarnya dia, waktu dia jadi, tim suksesnya. Tapi itu biasa itu," ujar Muzani di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Utara pada Jumat (15/12/2023).

Namun begitu, kata Muzani, bukan berarti Gerindra melakukan normalisasi terhadap ordal. Akan tetapi, fenomena ordal sejatinya tidak masalah jika memenuhi standar profesional ataupun administrasi.

"Asal orang itu memenuhi standar profesional, standar administrasi, ya enggak apa-apa. Memenuhi standar administrasi, standar publik, memenuhi syarat-syarat publik. Jika layak kan dan segala macam," katanya.

Hal yang penting, Muzani menyebutkan apa yang dilakukan oleh ordal tersebut dapat memenuhi harapan publik.

Di sisi lain, Ia memahami fenomena ordal terkadang bisa menghambat peluang publik terhadap pekerjaan.

"Itu beban yang harus dihadapi," katanya.

TUGPP Era Anies Baswedan Jadi Sorotan

Dilansir dari kompas.com, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) diketahui dibentuk ketika Joko Widodo atau Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tim non-perangkat daerah yang berkedudukan di bawah gubernur ini awalnya hanya berjumlah 7 orang, kemudian meningkat menjadi 9 orang di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Lantas, di masa kepemimpinan Anies Baswedan pada tahun 2017, jumlah anggota TGUPP melonjak drastis menjadi 67 orang.

TGUPP merupakan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Gubernur.

TGUPP diketahui memiliki peran lebih kuat pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

TGUPP yang dibentuk pada masa Joko Widodo anggotanya hanya berisi pegawai negeri sipil (PNS) senior.

Namun, pada era Anies Baswedan TGUPP diisi bukan hanya dari kalangan PNS.

Karena di dalamnya ada yang berasal dari unsur eksternal, mencuat saat itu bila TGUPP menjadi tempat menampung tim sukses Anies-Sandiaga pada Pilkada 2017.

Saat itu TGUPP diketuai Amin Subekti, mantan Direktur PLN.

Kemudian di TGUPP pun ada Ketua Bidang pencegahan Korupsi yang diketuai Bambang Widjojanto dan Ketua Komite Harmonisasi Regulasi Ririk Rizkiyana.

Dilansir dari kompas.com, Anies saat itu mengatakan, orang yang masuk dalam Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta merupakan orang yang kompeten.

Anggota komite ini adalah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) hak asasi manusia Nursyahbani Katjasungkana, mantan Wakapolri Komjen Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya Muhammad Yusuf.

Anies mengatakan, tidak ada dari mereka yang merupakan tim sukses pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.

"Jadi, hanya Pak BW (Bambang Widjojanto) yang jadi ketua dewan pakar, itu pun bukan tim kampanye, melainkan dewan pakar. Yang lain justru diambil dari tempat lain," ujar Anies kala itu.

Sementara Rikrik sebelumnya dikenal sebagai pengacara.

Sandiaga saat itu menyebutnya sebagai pengacara berprestasi. "Pak Rikrik ini adalah seorang lawyer yang sudah memiliki prestasi, ya, kalau kami bilang world class, ya. Dia salah satu lawyer terbaik di Indonesia berkaitan dengan persaingan usaha," ujar Sandiaga.

Rikrik sebelumnya anggota tim sinkronisasi yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga setelah memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Masa kerja tim sinkronisasi yang dipimpin mantan Menteri ESDM Sudirman Said itu berakhir saat Anies-Sandiaga dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Tak hanya itu ada nama Naufal Firman Yusrak yang juga masuk menjadi anggota TGUPP.

Naufal sebelumnya merupakan juru bicara Anies pada masa Pilkada DKI Jakarta.

Di TUGPP, Naufal menjadi anggota dalam bidang percepatan pembangunan.

Naufal mengatakan, dirinya menjadi anggota TGUPP sejak 1 Februari 2018.

"Tugasnya mengelola keluhan dan aspirasi dari warga agar bisa direspons dan diselesaikan oleh pemprov dengan cepat dan tuntas," kata Naufal kepada Kompas.com, Jumat (16/3/2023).

Naufal mengatakan, keluhan masyarakat bisa datang dari saluran mana saja.

"Bisa melalui semua kanal, prinsipnya kami follow up aduan publik," kata Naufal.

Selain Naufal, ada nama-nama lain yang menjadi anggota, misalnya Totok Amin yang pernah menjadi deputi rektor di Universitas Paramadina serta Hasan Basri Saleh dan Achmad Haryadi yang merupakan pensiunan PNS DKI Jakarta.

Gemuknya keberadaan TGUPP di era Anies sempat menjadi sorotan banyak pihak.

Terlebih adanya pembengkakan anggaran APBD untuk keberadaan TGUPP.

TGUPP DKI Jakartabentukan Anies pun resmi bubar bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur, Minggu (16/10/2022).

(Tribunnews.com/ Igman/ Fersin/ kompas.com)