Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo menyampaikan solusinya untuk mengatasi persoalan pengungsi Rohingya di Indonesia jika nantinya terpilih menjadi presiden di 2024.

“Enggak usah resah. Yang pertama dilakukan adalah melakukan assesment, Indonesia belum meratifikasi keputusan dari PBB,” kata Ganjar dalam pertemuan dengan milenial dan gen-Z di salah satu kafe di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023) malam.

Ia menilai ratifikasi Konvensi Internasional PBB 1951 mengenai penanganan pengungsi luar negeri harus segera ditindaklanjuti pemerintah Indonesia.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan perlunya juga upaya assessment darurat hingga membangun komunikasi ke negara tetangga.

“Tapi kita belum ratifikasi, yang pertama adalah kita ratifikasi dulu. Pilihan kedua adalah melakukan assesment darurat dan pilihan ketiga adalah memberikan atau berkomunikasi dengan beberapa negara di ASEAN saja,” kata Ganjar.

“Untuk kemudian mereka bisa membantu karena mereka sudah meratifikasi. Ini bukan persoalan gampang,” katanya menambahkan.

Baca juga: Dua Orang Ini Diamankan Karena Diduga Jadi Penyelundup Pengungsi Rohingya, Ini Identitasnya

Lebih lanjut, Ganjar juga mengatakan jika terpilih nantinya dia akan segera menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) agar segera melakukan komunikasi dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).

“Sehingga kawan-kawan semuanya tidak akan tersalahkan soal itu. Apapun namanya kita harus menolong juga, tapi kepentingan nasional harus kita jaga,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal nasib pengungsi Rohingya yang saat ini kiat bertambah di wilayah RI.

Jokowi mengatakan pemerintah akan menampung sementara pengungsi Rohingya.

"Saya sampaikan bahwa sementara, sementara, kita tampung," kata Jokowi kepada wartawan di Kali Sentiong, Jakarta, Senin (10/12).

Jokowi menekankan penampungan pengungsi Rohingya itu bersifat sementara, sambil pemerintah berkomunikasi dengan organisasi internasional.

Dia memahami penolakan masyarakat lokal terhadap Rohingnya.

"Sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya," ujarnya.