Jika Menang Pilpres, AMIN Tak Akan Halangi FPI untuk Peninjauan Ulang
Yusuf lalu menyinggung sejumlah kasus di Indonesia yang dirasa masih meninggalkan bekas di publik karena dianggap belum selesai, di antaranya KM 50
Penulis: Reza Deni
Editor: Acos Abdul Qodir
"Ada sesuatu yang harus diclearkan. Logika berpikir saya kalau itu pun nanti dinyatakan tidak bersalah, kan mustahil ada dua FPI, tapi rehabilitasi nama baik FPI itu diperlukan," pungkasnya.
Diberitakan, pada Pilpres 2024 kali ini, Ijtima Ulama memastikan dukungannya kepada capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). Anies dan Cak Imin pun telah meneken pakta integritas Ijtima Ulama.
Pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menduga ada take and gift di balik dukungan ijtima ulama kepada AMIN alias tidak gratis.
Dimungkinkan di balik dukungan ini nantinya ormas-ormas yang dulunya dibekukan, seperti Front Pembela Islam (FPI), bisa dipulihkan kembali jika Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi presiden dan wakil presiden.
“Kalau Anies menang sangat mungkin ormas yang dibubarkan dipulihkan kembali,” kata Adi dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).
Meski demikain, Adi menegaskan, dukungan ijtima ulama penting bagi AMIN.
“Dalam pilpres langsung, sekecil apapun dukungan politik pasti penting. Apalagi dukungan ijtima ulama pasti sangat signifikan,” kata Adi.
Menurut dia, ijtima ulama memiliki jaringan massa yang solid meskipun tidak sekuat lima tahun lalu.
“Apapun judulnya, ijtima ulama merupakan komunitas politik yang punya jejaring agak solid meski tak sekuat 2017 dan 2019 lalu. dalam politik, satu suara tetaplah penting,” tegas Adi.
Baca juga: Menakar Narasi Pilpres Satu Putaran, Siapa yang Paling Berpeluang?
Menurut dia, ijtima ulama mampu memberikan tambahan suara dari kelompok islam. Terlebih, kata Adi, Anies memang dekat dengan kelompok islam yang terdiri dalam gerakan 212.
“Dan sejak lama Anies memang dekat dengan kelompok ijtima ulama. Pada level ijtima tentu harapan terbesar mreka Anies bisa menang pilpres dan memperjuangkan aspirasi Islam. Minimal aspirasi kelompok yang beririsan dengan ijtima ulama,” paparnya.
Meski begitu, Adi meyakini dukungan ijtima ulama ini bukan bagian dari politik identitas.
Menurut dia, hal wajar dalam Pemilu, sekelompok massa menyatakan dukungan kepada calon tertentu yang dianggap mampu menjadi pemimpin.
“Itu dukungan politik warga negara biasa seperti dukungan komunitas islam lain ke capres tertentu,” ujar Adi.
