Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyebut cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tak konsisten menyoal pembangunan Ibukota Negara (IKN).

Pasalnya saat ini, Cak Imin tegas dan jelas menolak melanjutkan pembangunan IKN.

Sementara pada 20 April 2022 lalu, Cak Imin selaku Ketua Umum KB kala itu hadir dan turut potong tumpeng sebagai bentuk dukungan pembangunan IKN.

Menyikapi hal itu, Cak Imin mengaku dirinya terpaksa ikut ceremoni tersebut.

Selain karena menjadi koalisi pemerintah, ada harapannya banyak investor masuk untuk mendanai pembangunan IKN.

Baca juga: Diungkit Gibran Saat Debat, Foto Cak Imin Potong Tumpeng Bareng Kader PKB di IKN Viral di Medsos

Namun setahun berlalu ia menilai tidak ada investor yang tertarik menanamkan modal pada IKN.

Lantas karena itu pembangunan IKN harus dievaluasi.

"Loh iya (terpaksa) kita yang bikin tapi dengan asumsi. Ada konsultan mantan Perdana Menteri. ada konsultannya. Kira-kira jangan membebani APBN tapi sudah sekian lama nggak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi evaluasi bagian dari perubahan," kata dia ditemui di Jawa Tengah, Minggu (24/12/2023).

Ia memaparkan dahulu konsultan mantan PM Inggris cukup menyakinkan bahwa akan ada investasi besar masuk ke IKN.

"Tapi gak ada yang masuk, apa kita teruskan. Nah itu kita evaluasi," jelasnya.

Butuh Skala Prioritas

Pasangan Anies Baswedan ini pun menuturkan pembangunan IKN tidak masuk dalam skala prioritas ke depan.

Ada wilayah di Kalimantan seperti Banjarmasin maupun Balikpapan yang memerlukan perbaikan infrastruktur.

"Kurang air, jalannya rusak juga Pontianak. Sementara butuh penanganan yang dananya nggak seberapa dibanding IKN. maka yang kita ingin sampaikan adalah skala prioritas, skala prioritas nah artinya semua harus terus mengevaluasilah," jelas Cak Imin.

Karena itu pembangunan IKN harus dievaluasi dan tidak perlu dilanjutkan.

"Jadi karena itu ya biasa aja perahu-perubahan itu adalah bagian dari upaya kita. Yang salah kita luruskan. 4 poin, yang salah kita luruskan, yang baru kita bikin, yang salah tidak teruskan," kata ketua DPR ini.