TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menilai pernyataan Muhaimin Iskandar yang sekarang menolak IKN menunjukkan pemahaman cawapres nomor urut dua tersebut masih belum sempurna mengenai sejarah, konteks, dan relevansi IKN sebagai agenda strategis nasional.

"Pemahaman beliau mungkin belum sempurna. Mungkin perlu diingatkan kembali bahwa sejarah dan konteks agenda IKN adalah sebuah antisipasi Indonesia terhadap pemerataan pertumbuhan dan kemajuan Indonesia. Ini adalah agenda strategis nasional yang tidak sepatutnya kita tarik-tarik ke ranah politik jangka pendek," kata Budiman Sudjatmiko kepada wartawan, Senin (25/12/2023).

Pemindahan Ibukota Negara, lanjut Budiman, bukanlah sebuah gagasan yang baru muncul di era Presiden Jokowi.

"Ini adalah amanat dan harapan berkelanjutan sejak presiden Soekarno dan selanjutnya. Namun, baru Presiden Jokowi yang berani mewujudkan hal tersebut dengan rencana dan implementasi yang paling konkrit,” jelasnya.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Cawapres Gibran Akan Jadi Sosok yang Paling Dinanti di Debat Cawapres

Karena merupakan amanat sejarah, Budiman menyayangkan tidak konsistennya Cak Imin dari yang awalnya mendukung IKN, berubah menjadi menolak saat kontestasi pemilihan presiden dilakukan. Evaluasi yang dilakukan oleh Cak Imin disebut Budiman terlalu dini.

"Terlalu dini jika menyebut perubahan sikap tersebut sebagai hasil evaluasi. Jika ini tentang investasi, menurut data yang saya peroleh, total investasi yang masuk ke IKN sudah lebih dari 40 triliun. Bahkan beberapa kelompok pengusaha Indonesia sudah secara nyata melakukan investasi di proyek-proyek strategis IKN," terangnya.

"Jika ukurannya investasi asing, peminatnya juga sudah ada. Kalau pun belum konkrit, kemungkinan ada alasan geo-ekonomi dan geo-politik yang sangat dinamis. Apalagi kita sedang melakukan Pemilu yang akan membuat investor jadi wait and see. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk evaluasi," urainya.

Lebih lanjut ia menambahkan, justru salah satu faktor penentu yang menjadi daya tarik investor adalah jika pemerintah dan kekuatan politik di Indonesia memiliki komitmen dan memperlihatkan keseriusannya dalam membangun IKN.

Baca juga: TKN: Prabowo-Gibran Berkomitmen Sejahterakan Perempuan Sejak Dalam Kandungan

"Pemerintah dan semua kekuatan politik yang mendukung IKN di awal seharusnya berdiri dalam satu barisan. Kita harus terus percaya diri melanjutkan pembangunan IKN sesuai jadwal yang ditentukan. Keseriusan ini-lah yang akan menjadikan daya tarik investasi akan semakin kuat," tuturnya.

Terkait dengan alasan skala prioritas yang lebih penting, dengan mencontohkan permasalahan di kota-kota sekitar IKN, seperti Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak yang harus lebih dahulu diprioritaskan, Budiman Sudjatmiko menilai argumentasi tersebut kurang valid.

Menurut Budiman, proyek sebesar IKN malahan akan memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan kota-kota sekitarnya.

"Argumentasi prioritas ini kurang valid. Bahkan masyarakat Kalimantan sendiri menyambut IKN karena memahami bahwa pembangunan IKN akan memicu aktivitas ekonomi yang semakin meningkat di sekitar kawasan tersebut. Terjadi pergerakan barang dan jasa yang lebih besar, dan akan mendorong anggaran pusat yang lebih besar, sehingga membuat pemerintah-pemerintah daerah di sekitar IKN mampu meningkatkan fasilitas dan layanan publik yang lebih baik," jelas Budiman.

Baca juga: AMIN Ungkap Arah Perubahan Makin Besar di Jawa Tengah, TKN Prabowo-Gibran Klaim Keberlanjutan

Sebelumnya, Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkap alasannya dulu mendukung pembangunan IKN Nusantara namun kini berputar haluan.

Menurutnya, perubahan sikap itu setelah evaluasi, pihaknya yang menilai ada skala prioritas yang lebih utama dibandingkan dengan pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar.

Hal itu ia katakan merespons pernyataan Gibran saat debat cawapres yang menyebut dirinya tidak konsisten terhadap IKN. (*)