Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono merespons hasil survei terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga survei Indikator Politik.

Dalam survei yang dikeluarkan pada Selasa (26/12/2023) itu, PPP dinyatakan menjadi salah satu partai yang tidak lolos parlemen.

Pasalnya, perolehan suara PPP dalam survei itu berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Merespons hasil itu, Mardiono meminta agar publik bisa selalu melihat beberapa rekam jejak survei di pemilu sebelum-sebelumnya terhadap PPP.

"Berapa hasil survei yang disurvei oleh lembaga survei dan berapa hasilnya pada perolehan pemilu baik tahun 2009 tahun 2014 dan 2019," kata Mardiono kepada Tribunnews, Selasa (26/12/2023).

Baca juga: Matangkan Pemenangan PPP di Bali, Mardiono: Siap Isi Kursi yang Kosong

Dia menyebut, dari survei yang pernah ada sejak 2009 itu, bisa dikatakan PPP dinyatakan selalu tidak lolos parlemen.

Namun nyatanya kata Mardiono, perolehan suara partai berlogo Kakbah itu saat pemilu justru meningkat dua kali lipat.

"Jadi itu dijawab saja dari jejak digital itu, jauh dari hasil survei lembaga survei itu setidaknya PPP dua kali lipat lebih," kata Mardiono.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) tersebut, lantas menyatakan bahwasanya lembaga survei yang ada memang kerap hanya memotret responden secara nasional.

Padahal kata dia, dalam pemilu khususnya pemilihan legislatif (pileg) setiap partai politik memiliki kader yang maju menjadi caleg.

Menurut Mardiono, kerja para caleg di daerah pemilihan (dapil) itulah yang sejatinya tidak terekam dalam lembaga survei.

"Nah coba gampangnya coba lihat lembaga survei itu di tahun 2009 itu berapa, semua lembaga survei meletakan PPP itu berapa kemudian hasilnya berapa, kan itu ga hilang jejak digital itu," beber dia.

Baca juga: Safari Politik ke Cirebon, Mardiono Ajak Milenial PPP Sosialisasikan Program Partai & Ganjar-Mahfud

Hanya saja, Mardiono menyebut kalau dirinya tidak seakan mengecilkan kerja-kerja dari lembaga survei.