Pemberantasan Korupsi Pengadaan Alpahankam Dinilai Perlu Dibahas Dalam Debat Capres
Pengadaan alpahankam yang seringkali dikaitkan dengan kerahasiaan dan sensitif, kata dia, telah menjadikan sektor ini rawan korupsi.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas memandang setidaknya ada empat topik krusial yang semestinya dijadikan bahan debat pada debat ketiga Pilpres mendatang.
Pertama, kata dia, pemberantasan korupsi dalam pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam).
Baca juga: Jika Ditanya Mirip SGIE dalam Debat, Anies Baswedan: Saya Jawab GHIJKLMN
Dalam dua kali survei risiko korupsi di sektor pertahanan yang dilakukan Transparency International, kata dia, Indonesia masuk daam kategori tingkat risiko korupsi yang tinggi.
Selain itu, kata dia, Government Defence Integrity Index tahun 2015 dan 2020 tetap memasukkan Indonesia dalam kategori D.
Pengadaan Alpahankam yang seringkali dikaitkan dengan kerahasiaan dan sensitif, kata dia, telah menjadikan sektor ini rawan korupsi.
Baca juga: Jelang Debat Capres, Ganjar Pranowo Soroti 2 Hal soal Tema Pertahanan dan Geopolitik
"Oleh karena itu, pemberantasan korupsi di sektor hankam menjadi krusial dibahas dalam debat mengingat tidak ada satupun dokumen visi misi capres menyinggung isu ini," kata Anton ketika dikonfirmasi pada Kamis (28/12/2023).
Kedua, lanjut dia, topik kesejahteraan prajurit TNI/Polri.
Semua visi misi capres, kata dia, mengangkat topik ini dalam dokumen.
Sayangnya, kata Anton, tidak ada satupun yang mau mengelaborasi lebih rinci apa saja kebijakan terukur yang akan disiapkan terkait hal ini.
Mengingat karakteristik pengabdian personel TNI/Polri berbeda dengan ASN pada umumnya, kata dia, semestinya ada tawaran ide spesifik yang bisa diungkap dalam debat capres mendatang.
"Perbaikan kesejahteraan prajurit TNI/Polri ini sangat krusial dalam mewujudkan profesionalisme," kata Anton.
Ketiga, kata dia, topik pembangunan kekuatan pertahanan.
Semua visi misi capres, lanjut dia, menyinggung tentang ide pembangunan kekuatan pertahanan.
Namun sayangnya, kata dia, ide pembangunan kekuatan pertahanan tidak dikaitkan utuh dengan perkembangan lingkungan strategis di era VUCA (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) serta ancaman perang yang bersifat lintas dimensi dan domain.
"Oleh karena itu, elaborasi pemikiran capres terkait rencana pembangunan kekuatan pertahanan dikontekskan dengan perkembangan lingkungan strategis dan ancaman perang kontemporer menjadi sangat relevan," kata dia.
Baca juga: Debat di Jerman tentang “Kegagalan” Sistem Pendidikan
Keempat, lanjut dia, topik keberlanjutan visi poros maritim dunia.
Menurutnya semua visi misi capres tidak ada yang secara eksplisit ingin melanjutkan visi poros maritim dunia.
Padahal, kata dia, secara esensi, visi ini menjadi penting sebagai pengakuan bentuk negara Indonesia.
Dalam konteks ini, menurut Anton pemikiran para capres terkait evaluasi dari visi poros maritim dunia menjadi krusial mengingat salah satu elemen penting dalam pembangunan.
Belajar dari pengalaman debat cawapres dan mengingat sektor hankam (pertahanan dan keamanan) memiliki banyak singkatan teknis, kata dia, maka sebaiknya para paslon menghindari penggunaan pertanyaan yang menggunakan singkatan.
"Hal ini penting untuk mencegah multitafsir dan membuka ruang elaborasi pemikiran strategis para paslon jika kelak terpilih," kata dia.
"Jika salah satu paslon bersikukuh menggunakan singkatan dalam pertanyaan, maka sebaiknya moderator secara proaktif meminta paslon untuk mengelaborasi terlebih dahulu," sambung dia.
Sebagaimana diketahui, debat ketiga Pilpres rencananya akan digelar pada 7 Januari 2024 mendatang.
Para peserta debat yakni calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Tema debat tersebut di antaranya Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.