TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus politisi PDIP, Aria Bima, mengomentari pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan atau Zulhas, soal bantuan sosial (bansos).

Sebelumnya, Zulkifli Hasan menyebut bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aria Bima lantas menilai pernyataan Zulhas yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) itu sebagai bentuk politisasi bansos.

Baca juga: Politisi PDIP Bilang DPR akan Panggil Zulhas Karena Sebut Bansos Berasal dari Jokowi

Hal itu disampaikannya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

"Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi," ujar Aria.

Kemudian, buntut dari pernyataan Zulhas, Aria menyebut DPR akan memanggil pria yang menjabat sebagai Mendag itu.

Politikus PDIP ini menegaskan Zulhas harusnya fokus pada bagaimana cara untuk menurunkan harga-harga bahan pokok.

"Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP ini menyebut partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

Aria mengatakan PDIP adalah partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dari Pilpres 2014 dan 2019.

Oleh sebab itu, mereka ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk menyejahterakan rakyat.

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, berharap agar bansos pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan pada 2023.

Hasto mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.

Oleh karena itu, PDIP mendukung penuh langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa.

Hasto menegaskan, PDIP mendorong adanya perlindungan terhadap wong cilik sesuai tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ketiga, yakni Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara.

"PDIP menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Ia menjelaskan, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. 

Hasto menyebut, Ganjar-Mahfud sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

Program KTP Sakti yang ditawarkan Ganjar-Mahfud ialah untuk memudahkan distribusi berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Kemudian, ada subsidi kesehatan seperti subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja.

Lalu, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT), serta subsidi usaha produktif Kartu Tani, pupuk, solar nelayan dan kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan UMKM.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku/Reza Deni)