TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Solo (UNS), Moh Abdul Hakim memberi tanggapan terkait sejumlah hasil survei yang menunjukkan turunnya suara capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jawa Tengah (Jateng).

Hakim mengatakan turunnya suara Ganjar tak luput dari munculnya sosok lain dari Jateng, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi wakil Prabowo Subianto.

Prabowo-Gibran dinilai mulai menggerogoti suara pemilih di Jateng yang notabene merupakan 'kandang banteng'.

"Ada dua faktor. Efek Jokowi dan sosok Gibran mengamplifiksi. Awalnya, skeptis terhadap Gibran, ternyata dengan caranya sendiri menarik minat masyarakat."

"Survei elektabilitas Gibran sekarang sangat kuat. Dia punya model komunikasi lokalan seperti ngomong bareng di angkringan. Itu rasa politik masyarakat Jawa Tengah, di mana wilayah ini menjadi battle ground Pilpres 2024," ungkap Hakim kepada Tribunnews, Jumat (5/1/2023).

Sejumlah survei antara lain, CSIS pada 13-18 Desember 2023 lalu menunjukkan suara Ganjar di Jateng 43,3 persen, Prabowo yang dulu 10 persen naik menjadi 36,5 persen, dan Anies 13 persen.

Baca juga: Jelang Debat Ketiga, Bagaimana Penilaian Publik ke 3 Capres di Debat Perdana Versi Survei?

Potret lainnya survei Indikator pada 23-24 Desember 2023 menunjukkan suara Ganjar di Jateng-DIY 44,9 persen, Prabowo 36,6 persen, dan Anies 12,3 persen. 

Lalu pada bulan sebelumnya, LSI Denny JA juga memotret penurunan suara Ganjar menjadi 61 persen pada 6-13 November 2023

"Pada Pilpres lalu, mindset politik berbasis aliran terpatahkan karena kemenangan Jokowi yang diusung PDIP, ternyata lebih ke personalisasi."

"Setelah Jokowi memimpin dua periode, PDIP justru memperkuat basis elektoral dan asosiasi sendiri. Sampai sekarang pengaruh Jokowi lebih kuat, bahkan melebihi PDIP itu sendiri," katanya.

Lebih lanjut Hakim menilai ketokohan Gibran membuka tren migrasi dukungan terhadap dirinya di Pilpres nanti, dari kantong-kantong massa kandang banteng Jawa Tengah.

Menurutnya, masyarakat cenderung tidak tertarik lagi dengan drama-drama yang terjadi.

"PDIP banyak memainkan politik drama. Misalnya insiden kader PDIP Boyolali berkonflik dengan tentara. PDIP (seolah-olah korban loyalitas dan teraniaya. Narasi seperti itu mulai ditinggalkan. Ini mungkin yang membuat PDIP semakin terjepit," katanya.

Baca juga: Peta Suara Capres dan Cawapres di Jatim Hasil Survei LSI dan CSIS, Ada yang Meraih di Atas 50 Persen

Ia juga menyoroti tingginya pemilih bimbang atau undecided voters mencapai 6-7 persen. Angka ini menyulitkan pencapaian misi satu putaran pemungutan suara pilpres.

Kehadiran Jokowi di Jateng untuk meresmikan sejumlah proyek nasional beberapa waktu lalu, lanjut Hakim, pantas diduga untuk menekan angka tersebut.

"Meski (secara gamblang) Jokowi belum clear juga mau berpijak ke mana, tapi harus ada effrort lebih kuat agar merebut 6-7 persen undecided voters yang kebanyakan kalangan berpendidikan atau malah dari kalangan apatis sama sekali," ungkap dia.

Kedatangan Jokowi di Jateng belakangan ini dinilai bukan secara acak. Terdapat beberapa daerah bukan basis massa PDIP yang potensial bergeser dukungan seperti pantura, Banjarnegara dan Pekalongan.

"Daerah yang dikunjungi Jokowi kemaren punya efek elektoral kuat. Enggak seperti wilayah Jateng selatan yang lebih didominasi PDIP," tutur dia.

Sementara itu pergerakan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Jawa Tengah dinilai kurang percaya diri.

Anies pernah menjajal masuk ke lingkungan basis massa umat Islam di acara haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo.

Dia satu-satunya tokoh politik yang mampu menembusnya. Namun tokoh sentral di kalangan itu, seperti Habib Luthfi bin Yahya justru merapat ke TKN Prabowo-Gibran.

"Niatnya (Anies) gandeng jalur habib-habib, tapi trennya jadi enggak terlalu kuat. Sedangkan Cak Imin dengan PKB mungkin kuat di Jatim. Padahal Pilpres ini battle ground di Jateng," jelasnya.

Kata Pengamat Lainnya

Pengamat politik dari Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, Suwardi, juga menilai Jawa Tengah merupakan barometer hasil Pemilu di Indonesia.

Mengacu pada Pilpres 2019, Suwardi menyebut Joko Widodo (Jokowi) bisa menang melawan Prabowo setelah mendapat suara di atas 77 persen di Jateng.

Menurut Suwardi, jika suara Ganjar di Jateng anjlok di bawah suara Jokowi, ada kemungkinan Ganjar kalah di Pilpres 2024.  

"Jadi kalau misalkan Ganjar Pranowo itu di Jawa Tengah, hasil surveinya hasil surveinya yang kemudian nanti bisa digunakan untuk memprediksi hasil Pemilu itu kurang dari 60 persen, saya berkeyakinan saya termasuk yang meyakini Ganjar Pranowo ini akan kalah secara nasional," ungkap Suwardi saat dihubungi Tribunnews, Kamis.

"Apalagi survei yang dirilis oleh Litbang Kompas (Desember 2023) saya perhatikan suara Ganjar di Jawa tengah itu turun dari 62 persen ke 31 persen. itu bukan hanya turun itu, itu anjlok," ujarnya.

Menurutnya, pihak Ganjar harus memperhatikan betul temuan ini.

"Kalau kondisinya itu itu indikasinya sangat berbahaya bagi pasangan Ganjar-Mahfud," ungkapnya.

Tanggapan PDIP

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, meminta pendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, untuk tak terlalu memercayai hasil survei.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam acara bimbingan teknis pelaporan dalam tahapan pemilu presiden di Posko Pemenangan Cawapres Mahfud, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Menurutnya, Megawati menyampaikan hal itu dalam rapat internal pimpinan partai politik (parpol) pengusung Ganjar-Mahfud pada Rabu (3/1/2024) malam.

"Ibu Mega mengatakan begini, 'Eh, jangan percaya dengan survei'," kata Todung dalam sambutannya.

Alasannya karena dalam hasil survei yang beredar, pasangan nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selalu ditempatkan di posisi teratas.

Oleh sebab itu, sambung Todung, Megawati meminta agar seluruh elemen pendukung Ganjar-Mahfud mendengarkan denyut nadi masyarakat.

"Survei itu kita bukan di atas lho, selalu paslon nomor 2 yang menjadi urutan pertama, tapi dengarkan denyut nadi, suara di akar rumput. Ini yang dikatakan Ibu Mega," ujarnya.

Selain itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei.

Hasto mengatakan, hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.

"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Fersianus Waku)