TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Indonesia kembali disuguhkan debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam.

Debat capres menghadirkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Debat capres ini mengambil  tema soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.

Namun yang menjadi ironi dalam debat capres kali ini menurut Ananda Bahri selaku Ketua OKK Relawan Kami Prabowo adalah sikap Anies Baswedan yang tidak mengedepankan gagasan dan substansi tema 

"Namun malah sibuk menebar fitnah dan terkesan menghasut serta memprovokasi publik untuk merendahkan Prabowo baik secara kinerja dan pribadi," ujar Bahri, Selasa (9/1/2024).

Fitnah yang pertama, menurut dia, adalah terkait  kepemilikan lahan pribadi Prabowo yang menurut Anies Baswedan adalah seluas  340 ribu hektar dan tuduhan ini tidak benar.

Hal ini, lanjut Bahri, karena menurut catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin  (8/1/2024), Prabowo memiliki lahan pribadi seluas 8,7 hektar.

"Lagipula tidak ada korelasi sama sekali antara kepemilikan lahan pribadi Prabowo dengan tema debat yang telah disepakati dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik," ujarnya. 

Fitnah  kedua, menurut Bahri, Anies Baswedan menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan dibawah komando Prabowo telah menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 700 trilliun untuk membeli alutista bekas. 

Ananda Bahri yang juga Jubir TKN Golf Muda Prabowo-Gibran ini menjelaskan bahwa seluruh total anggaran Kemenhan  sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 adalah sebesar Rp 660,37 triliun dan bukan Rp 700 triliun.

"Selanjutnya dengan logika dasar saja kita tahu bahwa  tidak mungkin seluruh anggaran sebesar Rp.660,37 triliun ini dihabiskan hanya untuk pembelian alutista karena harus ada instrument anggaran belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa," ujarnya.

Sebagai seorang mantan pejabat sekelas Gubernur, Bahri mengatakan harusnya Anies Baswedan tahu bahwa sebelum melakukan pembelian alutista, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Legislatif dalam hal ini komisi 1 DPR RI yang membawahi urusan pertahanan.

"Apalagi salah satu pimpinan komisinya juga merupakan kader partai PKS selaku partai pengusung Anies Baswedan yang turut menyetujui Rancangan Anggaran Belanja Kemenhan selama ini," ujar Bahri.

Oleh karena itu Bahri mengatakan dengan data dan logika seperti apa yang digunakan seorang mantan pejabat publik  seperti Anies Baswedan dengan menyebutkan bahwa belanja alutista bekas menghabiskan lebih besar dari anggaran Kemenhan merupakan fitnah, menghasut serta memprovokasi rakyat untuk menjatuhkn Prabowo.