Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Megawati Beri Pernyataan Keras di HUT PDIP, Jokowi Rayakan Hubungan RI-Filipina Bersama Marcos Jr

Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara HUT ke-51 PDIP dan sindiran keras Megawati menjadi sorotan. Berikut kritikan Megawati.

Editor: Adi Suhendi
zoom-in Megawati Beri Pernyataan Keras di HUT PDIP, Jokowi Rayakan Hubungan RI-Filipina Bersama Marcos Jr
Kolase Tribunnews.com/ RTV Malacanang
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT PDIP (kiri) dan Presiden Jokowi bersama Presiden Filipina Marcos Jr di Istana Malacañang, Manila. 

Dalam pidato politiknya, Megawati pun memberikan kritik keras saat menyikapi kondisi politik Indonesia saat ini.

Eling yang Jadi Pemimpin

Pernyataan keras pertama Megawati adalah meminta TNI-Polri dan ASN untuk netral dalam Pemilu.

"Di tengah gelombang menjaga arus demokrasi itulah maka kepada TNI/Polri dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas," kata Megawati dalam pidato politik, Rabu (10/1/2024).

Sebab Polri, TNI dan ASN, kata Megawati, terikat dengan sumpahnya masing-masing.

Sumpah tersebut atas nama kitab suci agama, bukan omong kosong tapi jadi pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Megawati pun menyatakan agar TNI, Polri dan ASN untuk mengingat sumpahnya tersebut dalam menjaga netralitas.

BERITA TERKAIT

"Sumpah itu bukan omong kosong lho, sumpah itu sama yang di Atas lho, jangan lupa sampai mati lho," katanya.

"Jadi ingat, sebab TNI terikat dengan Sumpah Sapta Marga, Polri dengan Sumpah Tribrata, ASN dengan Sumpah Jabatan," lanjut Megawati.

Megawati pun menyinggung soal kiprah Polri sejauh ini yang sudah tidak satu institusi bersama dengan TNI.

Kata dia, bisa pisahnya Polri dengan TNI dari sebutan ABRI terjadi atas keputusan dirinya saat menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.

"Saya mau ngomong sama Polri. yang membebaskan Polri itu saya loh ketika jadi presiden ke-5. dipikir gampang? susah payah loh karena terpisahkan lagi dari TNI baik-baik," kata Megawati.

Menurut dia, saat Polri memisahkan diri dari ABRI, pemerintah saat itu membelikan beragam peralatan pendukung.

Kata dia, hal itu dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak rakyat.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas