Selain lemahnya fungsi pengawasan, profesionalitas dan kemandirian Bawaslu juga menjadi sorotan.

Tidak hanya Bawaslu, lembaga lain terkait kepemiluan pun diberi sejumlah catatan dalam hal profesionalitas dan kemandiriannya, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Salah satu yang paling serius sih soal profesionalitas dan kemandirian penyelenggara Pemilu. Ada banyak hal yang perlu dicatat, diperingatkan secara serius kepada KPU dan Bawaslu," ujarnya.

Catatan pertama terkait KPU, yakni konsistensi dalam menyikap putusan Mahkaham Konstitusi (MK) mengenai calon peserta Pemilu mantan narapidana dan syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Perludem: Bawaslu Harus Tindak Lanjuti Temuan PPATK Soal Dugaan Transaksi Janggal Peserta Pemilu

Kemudian KPU juga dinilai abai terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai 30 persen keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil) dalam pencalonan anggota legislatif.

"KPU secara terang-terangan tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Agung yang sudah memerintahkan agar konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengharuskan 30 persen perempuan di setiap dapil. Sampai sekarang itu tidak diubah oleh KPU," katanya,

Catatan lainnya, kontroversi KPU terkait verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu pada tahun lalu.

"Ada banyak dan beberapa informasi dari beberapa wilayah dan sebagian besarnya juga sudah dilaporkan DKPP tentang ada parpol yang tidak memenuhi syarat, tapi dipaksakan memenuhi syarat," kata Fadli.

Ketidak patuhan KPU terhadap peraturan yang berlaku pun sampai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hasilnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi etik berupa peringatan keras terakhir kalinya sebanyak dua kali.

"Bayangkan, ada sanksi peringatan keras terakhir kali, tapi dijatuhkan 2 kali. Ketua KPU itu kan sudah mendapat sanksi peringatan keras terakhir kalinya sebanyak 2 kali," ujarnya.

Sedangkan terkait DKPP sendiri, catatan diberikan terkait keanggotaannya. Sebab di antara anggota DKPP, terdapat orang yang sebelumnya tidak lulus seleksi menjadi penyelenggara Pemilu.

Hal itu dinilai Perludem mempengaruhi kredibilitas lembaga pengawas etik para penyelenggara Pemilu tersebut.

"Salah satu kontroversinya adalah, kenapa orang-orang yang tidak lulus di penyelenggara Pemilu malah menjadi anggota DKPP. Ada juga anggota KPU provinsi yang menjadi DKPP. Ada banyak pertanyaan soal kredibilitas, penerimaan publik, penerimaan penyelenggara pemilu thd komposisi anggota DKPP," katanya.