Di Hadapan Capres-cawapres, Ketua KPK Akui Indeks Pemberantasan Korupsi Turun
KPK masih menemukan masih maraknya pemberian komisi atas proyek pembangunam suap terkait perizinan, dan pengaturan proyek barang dan jasa.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengakui indeks pemberantasan korupsi (IPK) menunjukkan terjadinya stagnasi bahkan turun.
Hal itu disampaikan Nawawi saat membuka Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Januari 2024.
Baca juga: KPK Sebut Undang Capres-Cawapres Bukan Ingin Pansos
Kegiatan ini dihadiri oleh ketiga capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Beberapa indikator pemberantasan korupsi yang penting seperti indeks persepsi korupsi dari Transparency International, indeks perilaku antikorupsi dari Badan Pusat Statistik maupun survei penilaian integritas (SPI) yang dibuat oleh KPK bersama-sama Kemenpan dan RB saat ini justru menunjukkan stagnansi bahkan kecenderungan penurunan," sebut Nawawi.
Baca juga: Gaya Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud Saat Hadiri Dialog Paku Integritas di KPK
Nawawi menyatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
Korupsi mengancam cita-cita memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.
Namun, KPK masih menemukan masih maraknya pemberian komisi atas proyek pembangunam suap terkait perizinan, dan pengaturan proyek barang dan jasa.
"Bahkan dimulai sejak proses perencanaan hingga jual beli jabatan," kata dia.
Tak hanya itu, kata Nawawi, KPK masih banyak menerima laporan dari masyarakat terkait oknum yang menjadi backing di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan.
Baca juga: Hadiri PAKU Integritas, Prabowo-Gibran Pakai Kemeja Biru Muda di Gedung Merah Putih KPK
Selain itu, masih banyak oknum yang memeras dan meminta jatah proyek.
"Dengan kata lain, pemberantasan korupsi selama ini belum optimal dengan permasalahan utama pada implementasi," ujarnya.