TRIBUNNEWS.COM - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI hingga Polri menjadi hal wajib dalam pesta demokrasi Indonesia.

Jelang Pemilu 2024, penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjadi abu-abu maknanya dan bisa dikaitkan dengan politisasi.

Terkait hal itu, pakar ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi memberikan perhatian lebih kepada dua hal yang ergolong pelanggaran Pemilu.

Ia menilai pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN dan politisasi bantuan sosial bersumber dari keinginan untuk menang sekaligus takut kalah.

"Karena paslon 02 semakin takut, khawatir kalau mereka tidak menang. Apalagi sudah terjadi sinyal Ganjar-Mahfud MD melalui berbagai macam pernyataan Puan, Hasto akan merapat ke 01. Jika 2 putaran ini terjadi," jelasnya.

"Saya melihat sebagai ilmuwan politik yang terjadi akhir-akhir ini, ini simbol bahwa 02 semakin ketakutan, semakin khawatir kalau mereka kalah. Karena memang ketidakmampuan prestasi yang ditunjukkan," terangnya,

Menurutnya, sejak kampanye dimulai, khususnya paslon 02 sudah menggunakan struktur birokrasi untuk menggerakkan pemenangan mereka.

Hal itu, lanjut dia, sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan paslon nomor 02 sekaligus keterlibatan Jokowi yang sangat mendalam untuk memenangkan putranya, Gibran.

"Inilah yang kemudian mengakibatkan jumlah gerakan pengusulan pemakzulan presiden, karena memang Jokowi sudah agak keras keterlaluan. Itu yang kemudian wajar. Dan memang harus kita kawal bahwa luber jurdil harus menjadikan prinsip utama Pemilu 2024," tegasnya.

RIdho juga menyoroti kinerja penyelenggara pemilu yang seolah lumpuh.

Disebutnya, para tim sukses paslon pun bersuara keras atas hal tersebut.

Baca juga: 6 Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Lengkap Survei Tertinggi Calon Presiden 2024 di Jawa Tengah

"Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang saat ini seakan tidak bisa berbuat apa-apa atau mandul, ya memang harus kita kritisi. Karena kalau enggak, mereka semakin tidak becus kerjanya. Nah jadi wajar ketika TPN Ganjar-Mahfud maupun Timnas Amin berteriak soal kecurangan pemilu di berbagai daerah," tegasnya.

Kondisi dan situasi saat ini dinilai sudah melanggar prinsip pemilu.

"Jadi ini sudah tidak jurdil. Paslon 02 benar-benar memanfaatkan struktur birokrasinya, program-program pemerintah, kelihatan banget, kalang-kabut," tegasnya.