INFOGRAFIS: Daftar 11 Panelis Debat Kedua Cawapres, Mayoritas dari Akademisi
KPU RI telah menyiapkan 11 panelis untuk debat calon wakil presiden (cawapres) yang akan digelar pada Minggu (21/1/2024).
Penulis: Diah Putri Pamungkas
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) RI telah menyiapkan 11 panelis debat calon wakil presiden (cawapres) yang digelar pada Minggu (21/1/2024) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta
Pada debat kali ini, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD beradu gagasan soal energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.
Masih sama seperti debat cawapres pertama, mayoritas panelis berasal dari kalangan akademisi.
Dilansir laman KPU, delapan akademisi dan tiga praktisi telah menjalani karantina sejak Jumat (19/1/2024).
Berikut daftar 11 panelis yang sudah ditunjuk secara resmi untuk debat cawapres kedua:
Akademisi
- Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin).
- Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM)
- Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor)
- Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Guru Besar Fakultas Kehutanaan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor)
- Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu)
- Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015)
- Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung)
Praktisi
- Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria)
- Fabby Tumiwa (Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform)
- Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)
(Tribunnews/Diah)