Tak Langsung Mundur dari Menko Polhukam, Mahfud: Ingin Beri Contoh Tak Manfaatkan Fasilitas Negara
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menjawab pertanyaan soal saran Ganjar Pranowo yang memintanya untuk mundur sebagai Menko Polhukam.
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Febri Prasetyo
Dia juga mengatakan masih harus menunggu strategi politik dari partai pengusung.
"Saya sudah bersepakat akan melakukan itu, pada saatnya agar saya tidak terikat. Dan agar yang lain tahu kalau mau jadi pejabat jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda," ungkapnya.
Ketika kembali ditanya komitmennya untuk mengundurkan diri, Mahfud menjawab dirinya menunggu timing (waktu) yang tepat.
"Nunggu timing. Nunggu timing. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Jokowi, jadi tak akan menyinggung siapa-siapa. Tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat politik," ungkapnya.
Di sisi lain, dia sempat mengutip pidato penutupannya saat debat cawapres yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
Di situ Mahfud berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang 4,5 tahun lalu mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
Mahfud percaya, ketika Jokowi mengangkatnya sebagai Menko Polhukam, mantan Wali Kota Solo itu memiliki niat baik untuk rakyat. Oleh sebab itu, dia membantunya.
Kini Mahfud pun bersedia untuk menemani Ganjar karena dia percaya mantan Gubernur Jawa Tengah itu merupakan sosok yang pro rakyat.
Baca juga: Mahfud MD: Saya Bukan Petugas Partai Politik Pengusung
"Sekarang saya pun bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat," ungkapnya.
Pernyataan Ganjar
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memperingatkan para pejabat akan adanya konflik kepentingan di tengah perhelatan Pemilu 2024.
Adapun pernyataan tersebut disampaikan Ganjar merespon akun X Kemhan yang mengunggah unggahan yang tidak netral dengan tagar Prabowo-Gibran.
"Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak."
"Gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak," kata Ganjar kepada awak media di Kendal, Jawa Tengah, Selasa.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebutkan ketika aturannya diperbolehkan tidak mundur, maka ada potensi konflik kepentingan.
