Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya dan para menteri pembantunya boleh berkampanye di Pemilu 2024, asalkan dalam kegiatan tersebut tak menggunakan fasilitas negara.Jokowi juga menyebut presiden boleh memihak.

Perihal pernyataan Jokowi ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menyebut pernyataan Jokowi semakin menguatkan dan memperjelas bahwa sokongannya bertendensi ke pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Jadi saya melihat imbas pernyataan Jokowi, pak Jokowi sangat jelas kelihatannya makin hari makin clear ke Prabowo-Gibran," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu (24/1/2024).

Keberpihakan itu kata Ujang, sudah terasa sejak awal ketika Gibran, yang notabene adalah putra sulung Jokowi dicalonkan sebagai cawapres dari Prabowo.

Di mana hal ini membuat hubungan antara Jokowi dengan PDIP selaku partainya sendiri kian berbeda haluan.

"Keberpihakan sudah sangat jelas semenjak Gibran dijadikan cawapres sudah pasti Jokowi ke pasangan 02 Prabowo-Gibran, makanya dia berbeda haluan, beda kubu dengan PDIP partainya sendiri," kata Ujang.

Atas dukungan yang kian nyata jelang hari pencoblosan Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024, bakal menguntungkan paslon nomor urut 2. Pasalnya tingkat kepuasan publik dalam beberapa survei terakhir terkait kinerja pemerintahan Presiden Jokowi masih terbilang tinggi.

"Dan itu menguntungkan Prabowo - Gibran karena tingkat kepuasan Jokowi masih tinggi di mata publik," ucap Ujang.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait adanya pandangan bahwa sejumlah Menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau Parpol.

Menurut Presiden setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

Menurut Presiden sebagai pejabat boleh berkampanye. Bukan hanya Menteri, bahkan Presiden sekalipun boleh berkampanye.

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.

"Itu saja yang mengatur, itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.