Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dalam Pemilu. Jokowi juga menyebut bahwa presiden boleh berpihak pada salah satu pasangan capres-cawapres.

Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra enggan berkomentar banyak.

"Saat ini fokus kami bagaimana bisa memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di semua wilayah di seluruh Indonesia," ujar Kris dalam keterangannya, pada hari Sabtu (27/01/2024).

Menurutnya, dengan keberpihakan atau tidak berpihaknya presiden secara langsung mendukung salah satu paslon, tidak menyurutkan semangat dalam memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Perihal presiden boleh memihak atau tidak dalam pemilu, menurut UUD 45 tidak boleh. Kecuali presiden sebagai petahana, maka sesuai UU Pemilu, presiden boleh berkampanye dengan dua syarat, yaitu: mengajukan cuti atas biaya sendiri dan selama kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara sebagai presiden," ungkapnya.

Kris juga menambahkan netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

"ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan perannya sebagai pelayan masyarakat. Dan sampai saat ini, di setiap harinya Ganjarist di seluruh Indonesia terus turun ke lapangan dan akar rumput menyosialisasikan program Mas Ganjar dan Pak Mahfud demi menarik suara sebanyak-banyaknya," jelasnya.

Di setiap agendanya, lanjut Kris, relawan Ganjarist kerap kali mengumpulkan warga untuk melakukan kampanye dan melakukan kanvasing yang selalu di update setiap harinya.

"Setiap hari setiap minggu kami update masyarakat yang telah kami datangi dan memiliki komitmen untuk memilih pasangan Ganjar-Mahfud pada 14 Februari 2024," tuturnya.

"Dengan kerja-kerja dan semangat yang dimiliki, Ganjarist meyakini pasangan Ganjar-Mahfud akan menang satu putaran pada Pilpres 2024 ini," pungkas Kris.

Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.

Foto: Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra (paling kiri) saat bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (paling kanan)/Istimewa