Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua KPU RI Buka Suara Soal Fenomena Warganet Anggap Petugas KPPS bak PNS dan Abdi Negara

Fenomena itu muncul usai KPU RI melantik seluruh anggota KPPS se-Indonesia. Bahkan saat ini, fenomena tersebut sudah membanjiri media sosial.

Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Ketua KPU RI Buka Suara Soal Fenomena Warganet Anggap Petugas KPPS bak PNS dan Abdi Negara
Tribunnews.com/ rizki sandi saputra
Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat ditemui awak media di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024). 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hasyim Asy'ari merespons soal fenomena masyarakat yang merasa bangga menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungut Suara (KPPS) untuk Pilpres 2024.

Sebagian besar masyarakat, mengibaratkan anggota KPPS layaknya abdi negara yang akan berjuang mewujudkan Indonesia merdeka.

Fenomena itu muncul usai KPU RI melantik seluruh anggota KPPS se-Indonesia. Bahkan saat ini, fenomena tersebut sudah membanjiri media sosial.

Hasyim merespons singkat soal kondisi tersebut. Kata dia, hal itu merupakan bentuk dari ungkapan publik yang bahagia dengan berjalannya Pemilu saat ini.

"Ya pemilu harus membahagiakan dan harus gembira itu mungkin salah satu ekspresi teman-teman di KPPS," kata Hasyim saat ditemui awak media di Kantor KPU RI, Rabu (31/1/2024).

Dalam kesempatan ini, Hasyim juga menyinggung soal anggaran yang digelontorkan untuk tim adhoc dari KPU tersebut.

Berita Rekomendasi

Kata dia, sejatinya topik tersebut masih dalam penelahaan lebih lanjut dari KPU RI. Dirinya hanya memastikan kalau ada anggaran yang dikhususkan untuk KPPS.

Dana itu meliputi pelantikan KPPS, bimbingan teknis KPPS, uang transportasi, konsumsi hingga anggaran setelah tugas.

Perihal dengan jumlahnya, Hasyim menyebut akan disampaikan usai pihaknya mengonfirmasi KPU daerah.

"Pada dasarnya kegiatan rekrutmen KPPS, bimtek KPPS, termasuk yang menyertainya seperti biaya transport, konsumsi, makan, dan segala macamnya kan postingnya di KPU kabupaten/kota. Kita perlu tanya satu-satu masing-masing daerah yang kemudian dipersoalkan, nanti akan ada rilis dari KPU supaya komprehensif," tukas dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas