Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) jadi bagian strategi pasangan calon nomor urut 3 di Pilpres 2024.

"Saya melihat ini bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Rabu (31/1/2024).

Ujang menjelaskan, strategi mundur dari jabatan menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), punya tujuan untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu.

Sebagaimana diketahui dalam survei pemilu teranyar, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN).

Sehingga diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Pertama, tentu ketika elektabilitas Ganjar - Mahfud tersaingi oleh AMIN, maka perlu isu-isu perlu momentum untuk bisa menaikkan elektabilitas," jelas Ujang.

Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat, ditambah narasi korban politik, dan diharapkan mendapat simpati publik yang berdampak pada elektabilitas paslon nomor urut 3.

"Salah satu cara menurut persepsi tim sukses atau konsultan mereka, pak Mahfud MD agar mundur agar ada isu yang bisa dijual ke rakyat bahwa mundurnya Mahfud itu agar mendapat simpati masyarakat dan sebagainya," ungkapnya.

"Lalu dianggap sebagai seolah-olah korban politik, maka harapannya akan naik elektabilitasnya," lanjut Ujang.

Di sisi lain, rencana mundurnya Mahfud MD juga jadi bagian agar tidak adanya 'jeruk makan jeruk' ketika cawapres Ganjar itu melontarkan narasi kritis soal penegakan hukum.

Pasalnya jika Mahfud maupun Ganjar mengkritisi buruknya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi, maka hal itu sama saja sedang mengkritik Mahfud sendiri yang menjabat Menko Polhukam.

Berkenaan dengan itu, langkah mundur dipandang jadi pilihan terbaik agar paslon nomor urut 3 leluasa mengkritik pemerintah jelang 2 pekan pemungutan suara.

"Walaupun tadi bermuatan politik untuk menaikkan elektabilitas, di saat yang sama agar tidak jeruk makan jeruk, artinya ketika Mahfud mengkritisi pemberantasan korupsi yang amburadul dan sebagainya, tetapi ketika belum mundur itu mengkritisi dirinya sendiri karena sebagai Menko Polhukam," ucap Ujang.

"Maka agar tidak ada konflik kepentingan agar tidak mengkritik diri sendiri ya mundur, agar mengkritik pemerintah menjadi leluasa menjelang 2 minggu lagi pemilihan," pungkasnya.

Megawati Restui Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto menyebut dalam pertemuan itu membahas agenda kampanye, serta membahas rencana Mahfud mundur dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Sudah lama diberikan restu,” kata Hasto di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Hasto juga mengatakan Mahfud telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin malam.

“Pertemuan itu tentu kami tindaklanjuti bersama-sama dengan Prof. Mahfud,” tandas Hasto.

Pihak Istana Sebut Mahfud Belum Ajukan Surat Pengunduran Diri

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Menko Polhukam Mahfud Md belum menyampaikan surat permohonan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno Senin malam 29 Januari 2024.

"Perlu teman teman ketahui dalam pertemuan semalam, Menko polhukam belum menyampaikan surat mundur," kata Ari di Gedung Sekretariat Negara, Selasa, (30/1/2024).

Baca juga: Mahfud MD Ingin Berpamitan Langsung ke Jokowi, TPN Bicara soal Etika

Ia mengatakan dalam pertemuan dengan Pratikno tersebut, Mahfud tidak menyampaikan mengenai tujuan bertemu Presiden. Mahfud juga tidak menyinggung soal rencana mengundurkan diri. Ia hanya menyampaikan permohonan untuk bertemu Presiden Jokowi.  Pratikno lalu menyampaikan kepada Mahfud, bahwa Presiden sekarang ini sedang berada di luar kota, dan baru kembali pada 1 Februari 2024.

Permohonan Mahfud tersebut akan disampaikan kepada Jokowi begitu tiba di Jakarta.

"Pak Mahfud menyampaikan pada pak Mensesneg permohonan untuk presiden bisa berkenan menghadap dia," katanya.