Unpad: Cawe-cawe Presiden dan Politisasi Bansos Raih Dukungan Politik Adalah Puncak Gunung Es
Para guru besar, dosen dan mahasiswa menyampaikan kritikannya terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo
Editor: Erik S
"Kami siap terjun ke jalan jika seruan tidak digubris," ujar perwakilan mahasiswa Haikal.
Tujuh poin yang disampaikan. Civitas Akademika Unpad, yakni:
Poin pertama, Unpad menyoroti pelaksanaan demokrasi yang harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum bersandar Pancasila dan UUD 1945.
Penegakan hukum diminta tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.
Baca juga: Akademisi UGM hingga UI Kritik Jokowi, Ganjar: Nadanya Sudah Cukup Keras
Poin kedua diserukan kepada Presiden RI, Joko Widodo dan elite politik untuk menjadi contoh teladan dan kepatuhan terhadap hukum serta etika.
Poin ketiga, Unpad meminta kepada negara dan pemerintah beserta aparaturnya hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas .
Poin empat mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam kontestasi Pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.
Poin kelima bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan Pemilu 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
Poin enam Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya sekadar prosedur memilih pemimpin.
Baca juga: Forum Guru Besar Unhas Keluarkan 3 Poin Pernyataan Terkait Demokrasi, Begini Tanggapan Rektor
Demokrasi harus dikembalikan pada jatidirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.
Point terakhir, mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah. (*)
Penulis: Tiah SM
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Unpad Sampaikan Pesan Moral, Kritisi Pemerintahan Jokowi Soal Pelanggaran Etika dan Hukum
