Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan perlunya panic button atau tombol panik untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Hal tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan panelis terkait ketenagakerjaaan.

Baca juga: Solusi Ganjar untuk Angka Harapan Hidup, Libatkan Budayawan Hibur Masyarakat 

Berikut ini pertanyaan lengkapnya: Pekerja migran Indonesia tersebar di banyak negara. Di sana mereka banyak mengalami masalah. Mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental. Bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia?

Menjawab pertanyaan tersebut, menurutnya negara harus hadir dengan segala perangkatnya baik itu duta besar, BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya dalam segmen menjawab pertanyaan panelis segmen ketiga debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024).

Baca juga: Ganjar-Mahfud Utamakan Pembangunan Sistem Kesehatan Berbasis Promotif dan Preventif

"Kami mau bercerita pengalaman. Karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita yang ada di Hong Kong. Kita live bersama, dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini," kata dia.

"'Pak Ganjar apa pelindungan yang diberikan kepada kami?' Inilah panic button, inilah nomor telpon, dan kalian kalau ada masalah telpon ke situ. Kalau tidak? Makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi, agar kita bisa mengintervensi," sambung dia.

Menurutnya duta besar yang menjadi tempat pelaporan aktif perlu dibuat agar negara bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah di manapun.

Ia lantas menceritakan pengalamannya membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah baik di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja yang terindikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

"Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi, pengalaman saya sebagai gubernur. Maka yang saya telpon adalah Menlu, Duta Besar, dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu," kata dia.

Selain itu, kata dia, hal yang juga penting untuk dipastikan adalah persoalan legalitas, keterampilan, dan juga kontrak kerja yang harus dipastikan pemerintah sebelum mereka berangkat.

Dengan demikian, kata dia, menjalankan komitmen perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri tidak lah terlalu sulit.

"Komitmen ini tidak terlalu sulit, ketika data benar, instrumen benar, melakuka dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan," kata dia.